KUNINGAN – Penjabat Bupati Kuningan, Dr Drs H Raden Iip Hidajat, Mpd memberikan materi kepada 40 peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kuningan.
Berlangsung pada Rabu malam (19/06/2024) Pj Bupati Kuningan meminta para pejabat pengawas Pemda Kuningan ini dapat mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam aktualisasi pekerjaan sehari-hari.
Materi yang disampaikan Pj Bupati Kuningan bertema “Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila” bertempat di UPTD Pengelola Fasilitas Pengembangan SDM, BKPSDM Kuningan.
Pelatihan berlangsung selama 4 bulan, dengan metode hybrid, tatap muka dan daring. Adapun kegiatan tatap muka berlangsung di BKPSDM Kuningan dari tanggal 18 hingga 28 Juni 2024.
Iip Hidajat, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa kepemimpinan dapat memberikan dampak langsung kepada kualitas moral dan penyelenggaraan pelayanan lembaga atau organisasi.
“Karenanya kepemimpinan yang perlu diterapkan harus berpegang teguh pada prinsip Pancasila. Salah satunya adalah Nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi pedoman untuk melayani setiap warga tanpa pandang suku, ras, atau agama” Kata Iip.
Melayani mereka sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi ASN, kata Iip, menjadi perwujudan integritas dalam melaksanakan tugas yang berlandaskan dalam bulir-bulir nilai Pancasila lainnya.
“Ketuhanan Yang Maha Esa, akan menciptakan pemimpin yang memiliki sifat religiusitas yang baik. Keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan akan tunduk dengan aturan dan pedoman yang diyakininya. Keberadaan Tuhan cukup menjadikan dirinya sadar bahwa setiap tindak tanduknya akan diawasi secara melekat di mana pun, kapan pun. Pemimpin yang takut di awas Tuhannya, bukan takut diawasi aparat penegak hukum atau disadar Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kemanusian yang Adil dan Beradab, akan menciptakan pemimpin yang sadar betul artinya keadilan bagi seluruh unsur masyarakat di negeri ini. Tidak ada satupun yang memiliki keistimewaan di mata hukum, atau kebijakan yang dibuat. Hak Asasi Semua unsur manusia di negeri ini harus dilindungi dan dibela. Sikap ini juga merupakan cerminan dari manusia yang religius.
Persatuan Indonesia, akan menciptakan pemimpin yang mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Semua keputusannya akan mencerminkan kepentingan persatuan negeri ini.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, akan menciptakan pemimpin yang memiliki jiwa kerakyatan yang tinggi.
Dalam konteks ASN, apa yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada masyarakat sebagai pemberi kepercayaan. Pemimpin yang mengedepankan kepentingan rakyat akan menghasilkan kebijakan- kebijakan yang dibuat dalam sudut pandang kepentingan rakyat secara luas.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan menciptakan pemimpin yang adil secara inklusif kepada siapapun. Sikap ini harus berlandaskan moral yang cukup kuat, berintegritas, dalam artian, mampu adil dari dalam hati, ucapan, hingga tindakan”
(BagProkompim/SetdaKuningan)
