BOGOR, kabarSBI.com – Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus menata Kawasan Puncak Bogor yang merupakan primadona bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Secara ekonomi, kehidupan keseharian sebagian penduduknya belum mengalami peningkatan secara signifikan.
Anggota DPR RI Komisi V, Mulyadi, menyatakan bahwa kawasan Puncak Bogor yang eksotis tidak berbanding sama dengan nasib warganya yang dianggap nelangsa. Warga yang tinggal di sana sudah puluhan tahun, bahkan sampai delapan generasi bisa terusir. Mulyadi meminta agar seluruh aspek di kawasan wisata Puncak Bogor diaudit secara menyeluruh,
“Termasuk audit alam, ekonomi, dan kinerja BUMN, agar kekisruhan ini tidak terjadi turun-temurun,” kata Mulyadi pada awak media, dikutip, Jumat, 9/8/2024.
Sebelumnya, dikabarkan, bahwa Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal dan Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi, saat menerima audiensi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) atau Kerukunan Warga Puncak (KWP) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan.
Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) atau Kerukunan Warga Puncak (KWP) dalam audiensi dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal dan Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 01 Februari 2024.
Pada saat menerima audiensi tersebut, Mulyadi mengatakan Komisi V selama ini telah memberikan berbagai usulan untuk mengatasi kemacetan di kawasan Puncak. Paling tidak, ada lima opsi yang telah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mulai dari pelebaran jalan, memecah titik kemacetan, usulan adanya flyover, hingga pemaksimalan fungsi Tol Bogor Ciawi Sukabumi.
“Belum lama ini sudah bisa mengurangi beban Puncak melalui revitalisasi jalur yang berbatasan antara Kecamatan Cipanas di Hanjawar ke Kecamatan Sukamakmur di Bogor Timur. Itu sudah berhasil dilakukan pembangunan dan alhamdulillah itu sangat signifikan mengurangi beban macet Puncak walaupun itu saya kira hanya bagian dari cara bagaimana beban jalur puncak eksisting itu berkurang,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Ke depan, ia berharap pemerintah dapat benar-benar hadir secaram maksimal untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di kawasan Puncak, akibat dari pembangunan wisata yang semakin masif di kawasan tersebut. Termasuk dengan senantiasa mempertimbangkan dampak lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Dan terpenting juga saya sampaikan jangan selalu dalam tanda kutip yang dipikirkan itu wisatawan, justru dampaknya itu warga setempat. Warga Ciawi, Megamendung, Cisarua yang beraktivitas sosialnya seperti horor apalagi tahun baru mereka harus terkunci terisolasi karena jalur-jalur kecilnya pun dimasuki oleh mobil-mobil wisatawan,” harapnya.
Dalam audiensi itu, Muhsin, Ketua AMBS mengapresiasi DPR RI yang telah menerima keluhan masyarakat Bogor Selatan. Ia pun berharap DPR RI dapat mencarikan solusi konkrit terhadap permasalahan pembangunan-pembangunan yang masih mengganggu kearifan lokal masyarakat Puncak.
“Saya minta kepada pemerintah khususnya wakil rakyat ini untuk mencari solusi. Karena Puncak ini di bawah ini banyak pemukiman yang sangat membahayakan. Mungkin (dampak pembangunan) tidak terjadi sekarang, tapi lima tahun yang akan datang. Banjir, longsor, itu akan dialami oleh para penduduk kita atau masyarakat kita besok,” ujarnya.
Sementara, Pemerintah Kabupaten Bogor mengagendakan penertiban kembali dalam waktu dekat ini. Pasalnya, Tidak sedikit bangunan liar yang terindikasi pada alih fungsi lahan dan merubah wajah kawasan wisata pegunungan menjadi hutan beton berupa rumah tinggal, pedagang kaki lima, warung, hingga toko, restoran dan vila. Hal itu membuat masyarakat kurang nyaman lantaran alih fungsi lahan dapat memicu terjadinya bencana alam.
Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menilai perlu dilakukan penertiban Kawasan Puncak dari bangunan tak berizin. Pemerintah Kabupaten Bogor pun telah menyiapkan perencanaan yang lebih matang. Terutama bagi pedagang kaki lima telah disiapkan rest area Puncak guna kenyamanan dan keindahan kawasan Puncak kembali indah, nyaman dan asri.
“Pemerintah Kabupaten Bogor membangun rest area untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pedagang juga. Mari kita sama-sama memanfaatkan rest area dan menjadi momen mengembalikan keindahan atau estetika kawasan Puncak,” kata Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu. Senin, 24 Juni 2024.
Sebelumnya, Ketua Kerukunan Adat Wargi Gede Pangrango, Haji Bode mengaku kecewa dengan alih fungsi perkebunan teh saat ini. Hal itu dinilai dapat merusak daerah resapan air di kawasan Puncak.
“Sebagian masyarakat yang peduli di dua desa yang tergabung dalam Forum Tugu Bergerak memasang spanduk dengan narasi Stop Alih Fungsi Lahan Puncak Bogor, Selasa (16/1/2024).
“Beberapa tahun terakhir ini terjadi alih fungsi lahan di kawasan puncak dan sekitar perkebunan teh. Tapi akhir-akhir ini kondisinya semakin parah. Padahal, kawasan puncak dan sekitar kebun teh sebagai daerah resapan air dan mampu menahan erosi. Saat ini warga mulai merasakan dampaknya. Beberapa sumber air yang mengalir ke warga menjadi terganggu,” kata Dede Rahmat, anggota Forum Tugu Utara. (lis/r/as)
