BERITA BOGOR – Pesimis Rehabilitasi Hutan Lindung (RHL) wilayah Citarum dan Ciliwung dapat memulihkan kawasan Hulu hingga hilir, FK3I Jawa Barat gaungkan Revolusi dan Bubarkan BPDASHL di Jawa Barat Citarum Ciliwung dan Citanduy Cimanuk.
Puluhan tahun belum terbukti secara nyata adanya pemulihan kawasan, sebab tidak sedikit fakta kawasan hulu hingga hilir semakin rusak.
Dedi Kurniawan (doc)
Program RHL yang dikelola Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung BPDASHL Citarum Ciliwung yang meliputi hulu hilir Citarum hingga sekitar batas ibukota Jakarta pesimis akan berhasil. Secara teori Rencana Teknis Penanaman dan Luasan Lahan yang dijadikan Areal Penanaman Jika dirawat dengan baik sedikitnya 60 persen bisa hidup.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Pengurus Forum Komunikasi Kader Konservasi (FK3I) Jawa Barat, Dedi Kurniawan, Kamis (5/11/2020)
Dirinya mengungkap fakta yang terjadi Pedoman Penanaman yang hanya 2 tahun pengawalan. perawatan dan penyulaman adalah Pola Tanaman Industri. Hal itu bukan dalam rangka rehabilitasi lahan Kritis yang mana Tanaman Akan berfungsi dengan baik jika tumbuh 5 tahun ke atas.
“Program besar dengan dana miliaran rupiah ini hanya memperlihatkan kinerja KLHK dalam Penyerapan anggaran dan seremonial belaka. Berbanding lurus dengan Ijin Pinjam pakai kawasan atau oelepasan kaaasann yang jelas otomatis dalam waktu singkat kawasan hutan berubah menjadi kawasan APL dan kaaasan lainnya,” ungkap Dedi Kurniawan.
Dibeberkan Dedi Kurniawan, berkaca dari 2017 sampai 2020 yang menjelang 2021 kami mendesak agar Program Penanaman tidak dilakukan oleh BPDAS yang terlalu memaksakan sebelum tumbuh kesadaran Masyarakat. Serta adanya para Cukong oknum pejabar yang kerap mempermainkan anggaran yang cukup besar.
Berkaitan dengan hal tersebut, FK3I Jabar meminta bubarkan BPDASHL di Jawa Barat Citarum Ciliwung dan Citanduy Cimanuk.
“Sebab, fakta yang ada adalah kinerja BPDAS tak jauh dari gerakan Gerhan dan gerakan lainnya yang sudah puluhan tahun bukan memulihkan kawasan tapi semakin merusak kawasan. Jika Perlu bukti terkait hal tersebut sudah jelas BPDAS perlu terbuka. Secara tegas FK3I Jawa Barat menuntut Pembubaran BPDASHL ,usut tuntas oknum didalamnya, dan Revolusi BPDASHL karena kinerja yang dilakukan sangat administratif, ” tegasnya. (als)
