Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ruhiyat Sujana
BERITA BOGOR – Masyarakat desa mempertanyakan adanya pendataan warga terkait rencana disalurkannya bantuan dari Presiden Republik Indonesia yang terdampak Covid-19. Hal ini memicu Pemerintah Desa berusaha untuk menjelaskan kepada masyarakat desa.
Salah satunya, Kepala Desa Gorowong, Kecamatan Parungpanjang, Rully Akbar, S Ip., berusaha menjelaskan dan mengklarifikasi mengenai bantuan dari Presiden yang terdampak Covid-19.
Dirinya mengatakan, Program ini mempunyai syarat dan kriteria, diantaranya adalah warga yang diusulkan tidak ada di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang tertera di DTKS itu warga yang sudah menerima bantuan PKH dan warga yang sudah mendapatkan Bantuan Sembako (BPNT). “Artinya warga yang sudah mendapatkan bantuan PKH dan Bantuan Sembako BNPT, tidak dapat didata di program ini. Termasuk, warga yang sudah didaftarkan pada Progran Bantuan Gubernur Jabar tidak dapat didata,” kata Kades Gorowong, menjelaskan kepada warga desa.
Baca juga : Pekan Ini DPRD Tinjau Persiapan Pilkada Bogor
Dirinya menambahkan, warga yang harus di data dengan kriteria, diantaranya adalah warga yang Kehilangan Pekerjaan, warga yang anggota Keluarganya menyandang disabilitas, Keluarga Pra sejahtra atau Tidak Mampu. “Saya, selaku Kepala Desa Gorowong, telah mendapatkan informasi adanya bantuan ini secara mendadak dari Ketua TKSK Kecamatan Parungpanjang pada tanggal 7 April 2020, sekitar pukul 15.30 WIB Sedangkan data harus dilaporkan paling lambat pukul 18.00 WIB. Ini perlu diketahui warga, karena informasinya memang mendadak,” jelasnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Rustandi, dihubungi Berita Bogor menjelaskan hingga saat ini Tim sedang menghimpun data secara berjenjang terkait potensi bertambahnya jumlah rumah tangga miskin akibat Pandemic COVID19. “Dinsos belum memberikan kepastian kuota setiap desa, karena pendekatan harus berdasarkan data riil warga yang sesuai dengan kriteria,” jelasnya.
Baca juga : Kantor Desa Putat Nutug Diresmikan Bupati
Sementara, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Ruhiyat Siujana, menegaskan pendataan di setiap desa sudah semestinya mengacu pada syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. “Lakukan verifikasi data warga di setiap RT RW dan Desa secara akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini perlu, supaya bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran,” tegasnya. (bonik/als)
