BERITA BOGOR | beritabogor.com – Lelaki yang akrab disapa Sabili itu mengatakan, mulanya banyak warga yang merasa kesulitan mengurus BPJS di kantor Cibinong lantaran ada aturan bahwa mereka hanya melayani warga yang sudah memiliki tabungan. Kondisi itu dianggapnya menyulitkan masyarakat yang ingin mengurus BPJS.
Sabili pun melempar kekecewaannya kapada rezim pemerintahan saat ini. Kabinet pada Pemerintah Jokowi dan Komisi IX DPR RI dinilai tidak pro rakyat kecil dan tidak peka terhadap kondisi masyarakat di bawah.
“Apakah mereka sudah buta mata hatinya, mengeluarkan kebijakan baru tapi menyengsarakan rakyat. Ini namanya mengkhianati amanat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 3 yaitu negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak,” kata Sabili.
Kekecewaan itu berdasarkan fakta di lapangan saat melihat dan mendengar langsung pelayanan di kantor BPJS Kesehatan yang terletak di Jalan Ediyoso Stadion Pakansari Cibinong, Rabu (23/01/2019) pagi. Dirinya menyaksikan sendiri banyak warga yang tidak bisa dilayani pendaftarannya lantaran harus mengurus persyaratan yang belum lengkap, diantaranya buku tabungan bank.
“Negara berkewajiban membuat sarana dan prasarana umum yang memadai dan berkualitas dalam pelayanannya, misalnya saja rumah sakit, pelayanan admisitrasi di kelurahan dan kecamatan, maupun penyediaan alat transportasi yang memadai dan layak beserta kelengkapannya,” tegasnya. (arf)