oleh

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rlppd) Kabupaten Kuningan Tahun 2020

-Berita-35 Dilihat

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020

  1. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah informasi yang disampaiakan oleh pemerintahan daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dipublikasikan melalui media cetak dan/ atau media elektronik di daerah yang merupakan kewajiban Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Materi/isi dari R-LPPD merupakan rangkuman dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2020 yang bersumber dari Laporan tiap Perangkat Daerah yang mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, sebagai bentuk perwujudan implementasi kebijakan, program dan kegiatan yang telah diselenggarakan selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

I.2. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019  tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang   Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  18. Peraaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2020 tentang  Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023;
  24. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
  25. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
  26. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020;
  27. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020;
  1. GAMBARAN UMUM.

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah timur Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Kabupaten Kuningan terletak pada koordinat 108023’ – 108047’ Bujur Timur dan 6047’ – 7013’ Lintang Selatan.

Secara administratif, Kabupaten Kuningan memiliki luas wilayah ± 119.571,12 Hektar atau 1.195,71 KM2  (Berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2009) dibagi dalam 32 Kecamatan, 361 Desa, 15 Kelurahan dengan Batas wilayah Kabupaten Kuningan adalah :

  1. Sebelah utara dengan Kabupaten Cirebon wilayah Provinsi Jawa Barat;
  2. Sebelah timur dengan Kabupaten Brebes wilayah Provinsi Jawa Tengah;
  3. Sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan;
  4. Sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka wilayah Provinsi Jawa Barat.

Penduduk Kabupaten Kuningan pada akhir Tahun 2020 tercatat sebanyak 1.179.793 jiwa dengan rincian Laki-laki : 598.759 jiwa dan Perempuan : 581.034 jiwa

  1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 – 2023

RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023.

Visi Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 adalah: “Kuningan MAJU (Ma’mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023” atau dalam makna bahasa sunda dapat diartikan “Kama’muran Kanggo Sadaya Masyarakat, Hirup Kumbuh Nu Agamis Dina Wujud Pangwangunan Nu Pinunjul.  Makna yang terkandung dalam kata MAJU dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

M (Ma’mur)             :    Terjaminnya kebutuhan sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

A (Agamis)              :    Dicirikan dengan kehidupan beragama yang damai, toleran dan harmonis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia..

JU (Pinunjul)          :    Merupakan ciri keunggulan pembangunan berdasarkan karakter masyarakat Kabupaten Kuningan yang dikenal ulet, pekerja keras, dan pantang menyerah.

Sedangkan pengertian Berbasis Desa yaitu Kuningan sebagai Kabupaten yang memiliki potensi utama berbasis pertanian dan pariwisata, sendi utama penggerak pembangunannya adalah desa. Kesadaran membangun Kuningan dengan membangun desa merupakan warna pembangunan Kuningan Tahun 2018-2023.

Dalam rangka mewujudkan visi diatas, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023, yaitu :

  1. Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan Nu Sajati;
  2. Mewujudkan masyarakat Kuningan nu Sajati dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan;
  3. Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia Nu Sajati;
  4. Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat;
  5. Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari.

Upaya pencapaian visi-misi Kabupaten Kuningan ini dilaksanakan dengan menggelorakan semangat dan nilai-nilai SAJATI (SANTANA, BASAJAN, SANTIKA) yang juga diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Arti Semangat dan Nilai-nilai SAJATI (Santana, Basajan, Santika)

  1. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Pendapatan Daerah Tahun 2020 direncanakan 2,895 Triliun Rupiah dengan realisasi 2,776 Triliun Rupiah atau mencapai 95,88 %, penerimaan tersebut diperoleh dari :

  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan 330,22 Milyar Rupiah, direalisasikan 298,43  Milyar Rupiah atau 90,43 %.
  2. Pendapatan Transfer ditargetkan 1,69 Trilyun Rupiah, direalisasikan 1,65 Trilyun Rupiah atau 97,39 %.
  3. Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah, ditargetkan 871,20 Milyar Rupiah, direalisasikan 827, 65 Milyar Rupiah atau 95 %.

Belanja Daerah direncanakan 2,94 Trilyun Rupiah dengan realisasi 2,79 Trilyun Rupiah atau mencapai 94,84%, yang dialokasikan untuk :

  1. Belanja Tidak Langsung, ditargetkan 1.78 Trilyun Rupiah, direalisasikan 1.73 Trilyun Rupiah atau mencapai 97,08%.
  2. Belanja Langsung, ditargetkan 1.16 Trilyun Rupiah, direalisasikan 1,06 Trilyun Rupiah atau 91,39 %.

Defisit Anggaran Pendapatan dan belanja daerah ditutup dari pembiayaan Netto sebesar 52.14 Milyar Rupiah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar 55.14 Milyar Rupiah dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar 3 Milyar Rupiah.

  1. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2020 BERDASARKAN URUSAN.

IV.1. Penyelenggaraan Urusan Wajib

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kuningan terdiri dari 24 (dua puluh empat) bidang urusan pemerintahan yang terdiri sebagai berikut :

  1. Urusan Pendidikan ; Penyelenggaraan urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari 5 program dan 123 kegiatan, pagu anggaran Rp.379.345.051.000,00 direalisasikan sebesar Rp.374.410.703.725,00 (98,70%).
  1. Urusan Kesehatan; dilaksanakan oleh :
  1. Dinas Kesehatan, Penyelenggaraan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan terdiri dari 12 program dan 117 kegiatan, pagu anggaran Rp.147.102.784.873,00 direalisasikan Rp.99.870.664.165,00 (67,89%), realisasi fisik 93%.
  2. Penyelenggaraan urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD ’45 melalui 2 program  dan 3 kegiatan, pagu anggaran Rp.141.999.928.277,00 yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan urusan wajib kesehatan dengan target realisasi 100% dan terealisasikan sebesar Rp.108.215.342.165,00 (76,20%).
  3. Penyelenggaraan urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati dilaksanakan melalui 4 Program dan 18 Kegiatan, pagu anggaran Rp.22.560.857.780,00 direalisasikan sebesar Rp.22.172.551.340,00 (98,27%), realisasi fisik 100%.
  1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuningan melalui 11 program dan 259 kegiatan, pagu anggaran Rp.140.895.710.605,00 dan direalisasikan Rp.135.930.278.354,00 (96,47%).
  2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, pagu anggaran Rp.18.970.860.000,00 direalisasikan Rp.18.666.961.300,00 (98,40%) terdiri dari 1 program 181 kegiatan.
  3. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari 5 program dan 20 kegiatan, pagu anggaran Rp.1.823.750.000,00 direalisasikan Rp.1.804.932.400,00 (98,97%).
  4. Urusan Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial  terdiri dari 5 Program dan 21 kegiatan, pagu anggaran Rp.2.950.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.2.941.940.000,00 (99,73%) dan persentase fisik 100%.
  5. Urusan Ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari Urusan Wajib Ketenagakerjaan 3 Program meliputi 15 kegiatan, pagu anggaran Rp.2.706.629.200,00 direalisasikan sebesar Rp.2.681.962.650,00 (99,08%).
  6. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlndungan Anak melalui 3 program dan 10 kegiatan, pagu anggaran Rp.750.000.000,00 direalisasikan sebanyak Rp.742.105.000,00 (98,95%).
  7. Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan terdiri dari 3 program dan 15 kegiatan, pagu anggaran Rp.1.760.036.000,00 direalisasikan sebesar Rp.1.655.097.000,00 (94,04%), realisasi fisik 100%.
  8. Urusan Pertanahan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan terdiri dari 1 program dan 4 kegiatan, pagu anggaran Rp.6.825.000.000,00 direalisasikan Rp.5.687.467.296,00 (83,33%).
  9. Urusan Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan terdiri dari 7 program dan 27 kegiatan, pagu anggaran Rp.3.558.470.000,00 dan direalisasikan Rp.3.513.772.563,00 (98,74%).
  10. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas 4 (empat) program dan 16 kegiatan, pagu anggaran Rp.5.508.114.023,00 dan terealisasi Rp.4.769.917.583,00 (86,60%).
  11. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 5 Program 36 Kegiatan pagu anggaran Rp.6.503.139.000,00 direalisasikan Rp.6.371.286.590,00 (97.97%).
  12. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlndungan Anak melalui 5 program yang terdiri dari 23 kegiatan, pagu anggaran Rp.10.274.109.400,00 dan telah direalisasikan sebanyak Rp.8.531.840.423,00 (83,04%).
  13. Urusan Perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan pada tahun 2020 terdiri dari 6 program dan 35 kegiatan, pagu anggaran Rp.5.460.000.000,00 dan direalisasikan Rp.5.410.983.138,00 (99,10%).
  14. Urusan Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari 8 program 31 kegiatan, pagu anggaran Rp.4.661.500.000,00 direalisasikan Rp.4.652.552.310,00 (99,80%).
  15. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian terdiri dari 4 program dan 41 kegiatan, pagu anggaran Rp.1.225.000.000,00 dan terealisasi Rp.1.222.135.050,00 (99,77%).
  16. Urusan Penanaman Modal, yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada tahun 2020 terdiri dari 6 program dan 20 kegiatan, pagu anggaran Rp.950.000.000,00 dan direalisasikan Rp.943.455.000,00 (99,31%).
  17. Urusan Kepemudaan dan Olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata melalui 2 program dan 40 kegiatan, pagu anggaran Rp.3.700.000.000,00 terealisasi Rp.3.689.067.506,00 (99,70%).
  18. Urusan Statistik, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 1 program 2 kegiatan, pagu anggaran Rp.130.000.000,00 direalisasikan Rp.121.500.000,00 (93,46%).
  19. Urusan Persandian, dilaksanakan oleh Dinas Konunikasi dan Informatika yang terdiri dari 1 program dan 3 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 375.000.000  dan telah direalisasikan sebesar Rp. 373.469.610,00 (99,59 %).
  20. Urusan Kebudayaan; dilaksanakan oleh Dinas Pendidkan dan Kebudayaan, terdiri dari 3 program dan 17 kegiatan, pagu anggaran Rp.1.650.000.000,00 direalisasikan Rp.1.649.031.000,00 (99,94%).
  21. Urusan Perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari 2 program dan 9 kegiatan, pagu anggaran Rp.500.000.000,00 direalisasikan Rp.476.258.000,00 (95,25%).
  22. Urusan Kearsipan, dilaksanakan oleh oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari 2 program dan 5 kegiatan, pagu anggaran Rp.250.000.000,00 direalisasikan Rp.250.000.000,00 (100%).

IV.2. Penyelenggaraan Urusan Pilihan.

Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kuningan sebanyak 7 (tujuh) bidang urusan pemerintahan yang terdiri dari :

  1. Urusan Kelautan dan Perikanan,  dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan terdiri dari 3 program dan 23 kegiatan, pagu anggaran Rp.4.014.369.000,00 direalisasikan Rp.3.978.691.800,00 (99,11%), realisasi fisik 100%.
  2. Urusan Periwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari 3 program dan 22 kegiatan, pagu anggaran Rp.2.225.000.000,00 direalisasikan Rp.2.220.865.500,00 (99,81%).
  3. Urusan Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui 6 Program dan 60 Kegiatan, pagu anggaran sebanyak Rp.8.977.215.000,00 direalisasikan Rp.8.296.782.350,00 (92,42%) realisasi fisik 100%.
  4. Urusan Energi dan Sumberdaya, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, pada tahun 2020 terdiridari 1 program dan 1 kegiatan, pagu anggaran Rp.25.000.000,00dandirealisasikan Rp.25.000.000,00 (100%).
  5. Urusan Perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, pagu anggaran Rp.1.329.500.000,00 direalisasikan Rp.1.377.965.000,00 (98,96%) realisasi fisik 100%.
  6. Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, pagu anggaran Rp.3.400.000.000,00 direalisasikan Rp.3.249.550.000,00 (95,58%) dilaksanakan 3 Program 8 Kegiatan.
  7. Urusan Transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari Urusan Pilihan Transmigrasi 2 Program meliputi 2 kegiatan, pagu anggaran Rp.125.000.000,00 direalisasikan Rp.123.500.000,00 (98,80%).

IV.3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kuningan sebanyak 5 (lima) penunjang urusan pemerintahanan daerah yang terdiri dari :

  1. Fungsi Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat terdiri dari 3 Program dan 33 kegiatan, pagu anggaran Rp.4.405.450.000,00 direalisasikan Rp.4.382.091.000,00 (99,46%), realisasi fisik 100%.
  2. Fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari 6 program dan 28 kegiatan, pagu anggaran Rp.3.835.518.000,00 direalisasikan Rp.3.824.949.800,00 (99,72%).
  3. Fungsi Keuangan, dilaksanakan oleh :
  1. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 9 program dan 23 kegiatan, pagu anggaran Rp.4.758.000.000,00 direalisasikan Rp.4.734.258.100,00 (99,50%), realisasi fisik 100%.
  1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 3 program dan 27 kegiatan, pagu anggaran Rp.7.352.500.000,00 realisasi anggaran Rp.7.120.939.170,00 (96,85%).
  2. Fungsi Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 8 program dan 28 kegiatan, pagu anggaran Rp.4.545.900.000,00 direalisasikan Rp.4.523.415.450,00 (99,50%).
  3. Fungsi Penunjang Lainnya, dilaksanakan oleh :
  1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah adalah unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, dan fungsi pelayanan administrasi, serta fungsi pendukung lainya. Pada tahun 2020 melaksanakan 26  program dan 94 kegiatan, pagu anggaran Rp.14.498.610.719,00 direalisasikan Rp.14.068.295.669,00 (97,00%).

  1. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok anggota DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah. Pada tahun 2020 melaksanakan 1 program dan 10 kegiatan, pagu anggaran Rp.16.989.848.650,00 direalisasikan Rp.16.989.789.000,00 (99,99%).

  1. Badan Penanggulan Bencana Daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 3 program dan 10 kegiatan, pagu anggaran Rp.1.025.000.000,00 direalisasikan Rp.1.022.075.000,00 (99,71%), realisasi fisik 100%.

IV.4. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kuningan sebanyak 1 (satu) bidang urusan pemerintahan umum yang terdiri dari :

1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik,  dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari 3 program 17 kegiatan, pagu anggaran Rp.2.125.000.000,00 direalisasikan Rp.2.120.510.000,00 (99,79%).

  1. Capaian  Kinerja di Bidang Tata Kelola Pemerintahan
  1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian Lima Kali berturut-turut dari tahun 2015 s.d 2020.
  2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mendapat nilai 66,00 Kategori B
  3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) mendapat nilai 3,4394 atau Sangat Tinggi dan berhasil mendapatkan penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha
  4. Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah mencapai 11,40 %
  1. Indeks Pembangunan Manusia

Tren Indek Pembangunan Manusia selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan seiring peningkatan dari masing-masing komponen pembentuknya. Hal ini menunjukan adanya pergerakan pembangunan sosial ekonomi yang mengakibatkan pembangunan manusia di Kabupaten Kuningan terus meningkat. Meskipun dinamika pembangunan manusia di Kabupaten Kuningan terus meningkat yang diperlihatkan oleh perkembangan yang positif dari tahun ke tahun, namun capainnya yang berada pada angka 60 sampai dengan di bawah 70 menunjukan masih berstatus sedang. Artinya masih perlu akselerasi untuk mencapai ketagori tinggi dengan capaian minimal 70.

Indikator IPM Makro Kabupaten Kuningan

Tahun 2015-2020

NDIKATOR

SATUAN

REALISASI

2015

2016

2017

2018

2019

2020

IPM

Poin

67,19

67,51

67,78

68,55

69,10

69,38

Umur Harapan Hidup

Tahun

72,66

72,76

72,88

73,11

73,23

73,59

Rata-Rata Lama Sekolah

Tahun

7,20

7,34

7,35

7,36

7,37

7,57

Harapan Lama Sekolah

Tahun

12,03

12,04

12,06

12,07

12,08

12,34

Pengeluaran

000 Rp

8.516

8.580

8.736

9.297

9.731

9.003

Indeks Kesehatan

Poin

80,99

81,17

81,35

81,71

81,89

81,97

Indeks Pendidikan

Poin

57,42

57,91

58,00

58,07

58,12

60,76

Indeks Pengeluaran

Poin

65,23

65,46

66,01

67,91

69,31

66,39

Pertumbuhan Penduduk

Persen

0,84

0,48

0,40

1,14

0,80

0,51

  1. PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DIRAIH TAHUN 2020
  1. Pemerintah Kabupaten Kuningan Mendapatkan Penghargaan, PR Indoesia Awards (PRIA), ajang kompetisi kehumasan/public relations (PR) paling komprehensif se-Indonesia. Kategori Terpopuler di Media, PR Indonesia  bekerja sama dengan PT ISENTIA, melakukan monitoring pemberitaan ratusan korporasi/lembaga/kementerian/pemerintah daerah di 24 koran nasional, 40 koran daerah dan 110 majalah mainstream di Indonesia. Data dihimpun sepanjang 1 Januari – 31 Desember 2019 untuk mencari korporasi/lembaga/kementerian/pemerintah daerah terpopuler,  penyerahan penghargaan tersebut dilakukan secara Online Ceremony pada Senin, 20 April 2020.
  1. Kabupaten Kuningan Raih Penghargaan Inovasi Terbaik Pada Musrenbang Tingkat Provinsi Jawa Barat, Sesuai protokol pencegahan penyebaran Covid-19, Musrenbang ini dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara virtual, melalui aplikasi video-meeting pada, Rabu (21/04/2020). 
  1. Pemerintah Kabupaten Kuningan Mendapatkan Penghargaan, Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 oleh BPK RI, pada, Jum’at (26/6/2020).
  1. Pemerintah Kabupaten Kuningan Mendapatkan Penghargaan Anugerah Swastisaba Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 bertempat di Pusat Dakwah Islam (PUSDAI) , Bandung, Selasa, 29 September 2020. Bupati Kuningan H. Acep Purnama SH., MH, hadir secara langsung mewakili masyarakat Kabupaten Kuningan menerima piagam apresiasi yang diberikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat H. Uu Ruzhanul Ulum, SE.

Kuningan,         Maret 2019

BUPATI KUNINGAN

H. ACEP PURNAMA, SH, MH

Kabar Terbaru