Surabaya (malangkota.go.id) – Membangun kondusivitas. Semangat itulah yang diusung pada Rapat Koordinasi Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jawa Timur yang di gelar di Convention Hall Grand City Surabaya, Selasa (6/11).
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji saat menhadiri rakor Forkompimda se Jawa Timur di SurabayaRakor yang digagas Pemprov Jawa Timur ini diikuti oleh wali kota, bupati, Forpimda, camat, Danramil serta Kapolsek se-Jawa Timur, serta turut hadir Pimpinan DPRD, KPU serta Bawaslu se-Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam sambutannya menyampaikan bahwa aspirasi penting untuk membangun kualitas demokrasi, namun aspirasi menjadi masalah apabila dilakukan dengan mobilisasi massa yang berlebihan.
“Kita minimalisir pergerakan dan aksi aksi di jalan. Saya minta kepala daerah beserta jajaran Forkopimda secara bersama-sama menampung aspirasi di pendopo-pendopo pemerintah daerah,” imbuh Pakdhe Karwo, demikian Gubernur Jatim itu akrab disapa.
Ditambahkannya, kondisi negara sangat ditentukan lebih banyak dari sebuah persepsi. “Kalau aksi-aksi banyak terjadi, maka yang muncul adalah persepsi ketakutan, ketidaknyamanan dan ketidakpastian. Ujungnya politik mengalami goncangan. Itu yang harus kita hindari atau minimalisir secara berjenjang di setiap lapisan,” pesan Gubernur Jatim dihadapan peserta rakor.
Gubernur Jatim juga mengingatkan bahwa proses demokrasi akan membawa dampak kepada ekonomi negara. “Ekonomi itu persepsi, belum tentu fakta, sehingga isu dan atau informasi yang tidak jelas (hoaks) dapat mengguncang sendi-sendi ekonomi,” tutur Pakdhe Karwo.
Menurutnya, kejatuhan seringkali dikarenakan kualitas SDM yang emosional, kualitas kesehatan rendah, kualitas infrastruktur rendah, dan leadership yang tidak bisa memberi kenyamanan. Kepada jajaran birokrasi pemda, Polri dan TNI, Gubernur Soekarwo mendorong untuk mengembangkan dan menghidupkan solusi kultural, budaya dialog damai sebagai jalan yang harus ditempuh.
Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI Soni Soemarsono menegaskan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam tahapan Pemilu.
“Ini penting, karena kepala daerah diperkenankan menjadi tim sukses dan menentukan pilihan politik, sehingga dengan jabatan politiknya tersebut diharapkan ASN bisa memilah dan memisahkan perannya sebagai pelayan publik untuk tetap netral dan tidak ketarik-tarik,” pesan Soni.
Menurut data Kemendagri, ada 1.527 pelanggaran ASN terkait netralitas telah diproses. Dalam rangka mewujudkan Pemilu 2019 yang aman dan damai itu, Soni Soemarsono juga mengajak agar 2019 ‘zero demo’.
Di tengah rakor, Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji merespons pesan kondusivitas dari Gubernur Soekarwo. “Tentu itu menjadi komitmen Kota Malang. Lebih-lebih kondusivitas Kota Malang tercatat terbaik secara nasional, bahkan diakui di dunia internasional pada agenda konferensi jejaring kota-kota kuat dan kondusif di Antalya, Turki waktu itu (2017_red),” ungkap pria ramah itu.
Pria penghobi bulu tangkis tersebut menambahkan, langkah upaya membangun kondusivitas dan sinergi gerak tidak sebatas di lingkup Kota Malang saja, tapi sudah mencakup Malang Raya.
“Semangat kebersamaan seperti itu yang terus kita dorong dan kuatkan,” tegas Wali Kota Malang yang hadir bersama Dandim 0833 Malang Kota, Kapolres Malang Kota, beserta camat, Kapolsek, Danramil se-Kota Malang, serta Kabag Pemerintahan dan Bakesbang Kota Malang itu. (say/yon)