Kegiatan Bimsos dan Pelatihan UEP Panti/LKS, belum lama ini
BERITA BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Sosial siap melanjutkan keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu misi Panca Karsa Bupati Bogor periode 2018-2023.
Program – program pengentasan kemiskinan yang bersinggungan dengan Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bogor, diantaranya telah dilaksanakan kegiatan Penguatan Kapasitas Petugas Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam rangka memberikan pemahaman tentang kebijakan lembaga dan mekanisme Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat kesejahteraan sosial (Puskesos).
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bogor Dra. Lenny Rachmawati, M.Si., menjelaskan langkah strategis yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Bogor, selain program – program yang bersinggungan dengan d program pengentasan kemiskinan, juga akan memiliki gedung Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Graha Panca Karsa, yang masih dalam tahap pembangunan di Jalan Bersih Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bogor.
Baca juga : Sistem Aplikasi BPHTB Online
“Disamping itu dibangun pula Puskesos desa. Target kami, pada tahun 2023 sudah terbentuk Puskesos di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Bogor dengan daya dukung sumber daya manusia sebanyak 40 Supervisor SLRT, 2 orang Front Office SLRT, 3 orang Back Office SLRT, dan 170 Fasilitator serta 122 Puskesos desa,” jelasnya kepada Berita Bogor, Senin (16/9/219)
Menurutnya, permasalahan kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang komplek yang berdampak pada sendi sendi kehidupan, seperti pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pada dasarnya semua berujung dari kemiskinan. Dampak kemiskinan ini luar biasa kompleknya yang menyebabkan pada kesenjangan sosial, kriminalisasi dan masalah sosial lainnya.
Berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan, pihaknya telah melaksanakan percepatan penurunan dan penanggulangan tingkat kemiskinan di kabupaten Bogor, diantaranya program unggulan berbasis Aplikasi/android, yakni Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang merupakan program layanan satu pintu.
Baca juga : Lomba Multimedia KORPRI Jabar
“Layanan ini langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang mencakup serta membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin untuk kemudahan menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah,” katanya.
Pihaknya juga secara berkesinambungan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan lembaga dan mekanisme SLRT dan Puskesos, supaya memahami manfaat aplikasi SLRT.
Dirinya menambahkan, program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bogor sudah berjalan sejak periode Bupati Bogor sebelumnya yang menjadi salah satu indikator Kabupaten Termaju Di Indonesia. “Dan perlu diketahui, sebagai back office SLRT selain Dinas Kesehatan, Dinas pendidikan, Disdukcapil dan Dinas terkait lainnya juga PSKS seperti PSM, TKSK, Karang Taruna, LK3 dan LKS,” imbuhhnya.
Baca juga : Pejabat Eselon Jawa Barat Dilantik
Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang dihimpun dari Bappedalitbang Kabupaten Bogor, bahwa World Bank menyatakan kriteria orang miskin adalah ‘one day five dollar’, sedangkan Pemerintah Republik Indonesia menentukan 14 kriteria orang miskin yang diantaranya apabila dalam satu keluarga hanya mampu makan sebanyak dua kali dalam sehari. Sedangkan data BPS terdapat 5,4 juta penduduk Kabupaten Bogor, dan Disdukcapil mencatat sebanyak 4,8 juta penduduk yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Bogor. Dan, angka kemiskinan mengalami penurunan, yang semula dari 8.7 di tahun 2017, sekarang menjadi 7.14 di tahun 2018. (adv) cover ilustrasi RTLH