oleh

Perbup 120 Tahun 2021 Akhirnya Di Evaluasi

-Berita-493 Dilihat

Perbup 120 Tahun 2021 Akhirnya Di Evaluasi 239

BERITA BOGOR – Sanksi putar arah alias putar balik truk tambang yang melanggar jam operasional meninggalkan kesan aturan yang diberlakukan ibarat macan ompong. Sebab, tindakan yang patut dilakukan adalah berupa sanksi tilang atau penyegelan kendaraan truk tambang yang beroperasi diluar pukul 20.00 sampai 05.00 WIB.

Peraturan Bupati nomor 120 tahun 2021 tentang jam operasional truk tambang yang belum ditegakkan secara tegas oleh instansi terkait menjadi sorotan masyarakat. Bahkan kritik tajam semakin menghujam dari Komisi III DPRD Kabupaten Bogor saat evaluasi bersama Dishub dan Satpol PP, di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (10/3/2022).

Wakil Rakyat daerah pemilihan II, Ahmad Fathoni Ahmad Fathoni mengungkapkan Perbup nomor 120 tahun 2021 ternyata belum melalui kajian maupun komunikasi dengan elemen dan pihak terkait.

Baca juga :  DPRD Kabupaten Bogor Gelar Sidang Paripurna

“Saya menilai Perbup ini disusun tergesa-gesa. Oleh karena itu saya menyarankan sebelum di evaluasi setiap 6 bulan, maka tahapan komunikasi dan menyerap aspirasi terkait Perbub ini bisa dilakukan mulai sekarang sehingga akan mendapatkan masukan dari semua elemen maupun pihak terkait,” kata politisi PKS iin. 

Dirinya menyoroti ketersediaan sumber daya manusia dan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Perbup 120 tahun 2021, ternyata kedua daya dukung tersebut belum memiliki ketersediaan yang cukup.

“Dan itu ternyata diakui oleh Plt. Kasatpol PP dan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor bahwa mereka memiliki sumber daya manusia yang terbatas dan berdampak pada penegakannya yang terbatas. Begitu pula anggarannya belum di anggarkan secara khusus,” ungkap Ahmad Fathoni.

Baca juga :  DPRD Kabupaten Bogor mengucapkan Selamat HARI PERS NASIONAL 9 Februari Tahun 2022

Dalam hal ini Komisi III DPRD Kabupaten Bogor akan mendukung pengajuan anggaran dan penambahan sumber daya manusia untuk mendukung proses penegakan Perda maupun Perbup nomor 120 tahun 2021.

“Kita juga mendorong sosialisasi dua arah dan pemberlakuan sanksi tegas sebagai efek jera bagi pelanggar,” ucapnya kepada Berita Bogor. 

Ia mengusulkan perlu dilakukan pengecekan langsung kebawah sekaligus menyerap aspirasi dari pengusaha truk tambang termasuk pengusaha kuwari, dan pihak pemerintah kecamatan hingga pelosok desa yang ada dijalur lintasan truk tambang.

“Kemudian, melakukan kunjungan ke instansi terkait di propinsi dan pusat yang memiliki kewenangan mengatur usaha tambang yang nanti bisa mengatur jam operasional kuwari,” tutupnya.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Dishub Kabupaten Bogor, Muslim Akbar, mengatakan usulan Komisi III DPRD Kabupaten Bogor untuk tegas memberikan sanksi bagi pelanggar Perbup Bogor Nomor 120 Tahun 2021 tentang pengaturan jam operasional truk tambang akan ditampung untuk sementara.

Baca juga :  Pesan Atalia Kepada Generasi Muda

Pihaknya akan berkordinasi dengan kepolisian, untuk memberikan sanksi tilang atau penyegelan truk tambang, apabila pengemudi tetap bandel atau melakukan pelanggaran lagi. 

“Ada kemungkinan ada pasal tambahan dalam Perbup Bogor Nomor 120 Tahun 2021 tentang pengaturan jam operasional truk tambang, atau melakulan peningkatan menjadi peraturan daerah atau peraturan gubernur Jawa Barat,” tambahnya. (red)

Perbup 120 Tahun 2021 Akhirnya Di Evaluasi 240

Artikel Terkait :

Baca Artikel Aslinya