 |
| Emrus Sihombing |
Jakarta, PenaOne – Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan atau UPH Jakarta mengaku prihatin masih adanya masyarakat yang kebingungan bagaimana tata cara maupun tahapan dalam Pemilu tahun 2019.
Baca Juga: Warga Sleman Masih Kebingungan Soal Kertas Suara Pilpres
Menurut Emrus, KPU disemua tingkatan selama ini hanya disibukkan dengan urusan administrasi semata. KPU lanjut Emrus, kurang bekerja secara opotimal dalam menjalankan fungsinya melakukan sosialiasi Pemilu kepada masyarakat.
“Sosialisasi ini sangat penting dilakukan. Karena ini menyangkut hak konstitusional setiap warga negara,” kata Emrus saat dihubungi Redaksi PenaOne.com Minggu (10/2/2019) malam.
Baca Juga: GACD Wanti-wanti KPU Gunakan Anggaran Sosialisasi Sebaik Mungkin
Masih menurut Emrus, dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat KPU di daerah bisa menggandeng kampus-kampus diwilayahnya masing-masing yang memiliki jurusan komunikasi. “Jika KPU kekurangan dana sosialiasai tentunya bisa sharing dengan banyak pihak”.
“Jadi, sosialiasi Pemilu sangat penting dilakukan. Masyarakat harus diberikan pemahaman bagaimana tata cara pencoblosan yang benar, jumlah kertas suara, warna kertas suara dan lainnya. Jangan sampai ada satu warga negarapun yang tidak paham akan hal itu,” ungkapnya.
Emrus meminta KPU pusat memberikan sanksi kepada KPU daerah yang selama ini tidak opitimal melakuakan sosialiasi. Mengingat, tambah Emrus, pelaksanaan Pemilu sudah didepan mata.
Baca Juga: Emrus: Istana Harus Lakukan Konsolidasi Komunikasi
“Sanksi bisa mulai dari teguran hingga pemecatan. Namun, masih ada waktu bagi KPU untuk terus melakukan sosialiasi kepada masayarakat,” demikian Emrus Sihombing.
Sebelumnya, warga Desa Caturharjo, Sleman, Yogyakarta Waljiyati (46) mengaku masih kebingungan saat ditanya berapa jumlah dan warna kertas suara dalam Pipres yang akan digelar 17 April Mendatang.
“Masih belum begitu paham jumlahnya kertas suaranya berapa. Yang saya tahu calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan nomor 02 Prabowo-Sandiaga Uno. Warnanya apa saya belum begitu paham,” ujarnya.
Baca Juga: Ini Saran Emrus Sihombing ke KPU dan Bawaslu dalam Kegiatan Reuni 212
Dihubungi terpisah, anggota DPRD Provinsi DIY Slamet mengatakan, kurangnya sosilaisi KPU tidak hanya terjadi di Kabupaten Sleman. Dia mengatakan, kurangnya sosialiasi KPU juga terjadi di Kabupaten Gunung Kidul.
“Bahkan saya sosialisasi di 18 Kecamatan di Gunungkidul jawabanya juga gitu,” katanya.
Politisi partai Golkar ini meminta KPU lebih giat melakukan sosialisasi tentang pemilu ke masyarakat.
“Hal ini penting dilakukan untuk menghindari banyaknya kesalahan waktu pencoblosan dan mengurangi angka golput,” pungkas Slamet. (git/had)
Baca Juga: Kampus Terpapar Paham Radikal, BPIP Jangan Ketinggalan Kereta