DIREKTUR Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing menilai, pesan ‘khusus’ yang disampaikan Presiden Jokowi kepada Ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam acara HUT ke-55 Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 6 November 2019 banyak tersirat maknanya. Bahkan, ‘candaan’ Jokowi kepada Surya Paloh itu tidak hanya sedang bekelakar semata.
Menurut Emrus, ‘kelakar’ Presiden kepada Paloh itu sarat makna yang mendalam. Bahkan, sebagai teguran kepada Surya Paloh untuk seorang sahabat agar tetap konsisten sebagai bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi.
“Jangan sampai “berdua hati”. Itu pesan yang mungkin ingin disampaikan, dari narasi sambutan tersebut,” ujar Emrus dalam siaran pers yang diterima PenaOne.com Kamis (7/11/2019).
Sebelumnya, ketika memberikan sambutan dalam acara HUT ke 55 Partai Golkar Jokowi menyapa para Ketua umum parpol yang hadir. Saat itu belum menyebut nama-nama Ketua umum partai. Jokowi langsung melakukan sapaan yang ditujukan kepada Surya Paloh.
“Yang saya hormati para ketua umum, Bapak Surya Paloh yang kalau kita lihat malam hari ini beliau lebih cerah dari biasanya, sehabis pertemuan beliau dengan Pak Sohibul Iman di PKS,” sembari juga menjelaskan, “Saya tidak tahu maknanya apa. Tetapi rangkulannya itu tidak seperti biasanya. Tidak pernah saya dirangkul oleh Bang Surya seerat dengan Pak Sohibul Iman”.
Dijelaskan Emrus, dari sapaan tersebut, bisa kita menangkap maknanya, jika Presiden ingin menyampaikan pesan bahwa Surya Paloh sudah lebih dekat dengan Sohibul Iman, orang nomor satu di PKS di banding dengan Jokowi.
“Kata tidak pernah saya dirangkul oleh Bang Surya seerat dengan Pak Sohibul Iman itu artinya, Jokowi ingin menyampaikan, hanya saja tidak terucap, bahwa Surya Paloh sebagai ketua Umum Partai Nasdem merupakan bagian dari koalisi yang tiga kadernya ada di kabinet,” jelasnya.
EmrusCorner mencatat, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sangat mengakomodasi tiga menteri dari Nasdem, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi & Informatika dan Kementerian Kehutanan & Lingkungan Hidup.
“Bahkan pemerintahan jilid satu, Jokowi juga menaruh kepercayaan luar biasa kepada Nasdem dengan mempercayakan jabatan sangat strategis kepada kader Nasdem (walau waktu itu secara jurudis kemudian mundur dari Nasdem. Namun secara sosiologis dan psikologis orang yang bersangkutan tetap “bagian” dari Nasdem), menjadi Jaksa Agung,” tutur Emrus.
Dia melanjutkan, sekalipun idealnya, Jaksa Agung itu dari profesional murni untuk menjaga independensi kejaksaan dalam penegakan hukum kepada setiap warga masyarakat yang ada di tanah air. Karena itu, bisa saja publik bertanya-tanya, relasi yang tampaknya mulai “mendingin” antara Surya Paloh dengan Jokowi, apakah karena Jaksa Agung tidak lagi dari Nasdem?
“Untuk itu, saya menyarankan kepada Surya Paloh agar segera memperbaiki relasi koalisi dan komitmen dengan pemerintahan Jokowi. Jangan sampai hubungan terganggu apalagi semakin jauh, sementara ada tiga kader Nasdem di kabinet. Atau memang ada keinginan mejadi posisi checks and balances, di luar pemerintahan dengan menarik kadernya dari kabinet. Sebab, berada di luar pemerintahan, sama mulianya dengan di dalam kekuasaan, sepanjang berbasis pada ideologi Pancasila, UUD 1945 dan NKRI,” ucapnya.
Emrus mengungkapkan, tidak ada salahnya, bila para senior partai di Nasdem dan tiga menteri yang duduk di kabinet yang sekarang harus berani memberikan masukan kepada Surya Paloh tentang penentuan posisi politik Nasdem lima tahun ke depan didalam koalisi dengan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah atau di luar kekuasaan.
“Pada konteks dan saat tertentu, teman sekerja terlepas pada posisi apapun di partai, bisa saja saling memberi masukan, nasehat bahkan tegoran, tetapi dilakukan di teritorial privat di partai. Tidak ada salahnya “buka-bukaan” pandangan di sana untuk menentukan sikap politik untuk setidaknya lima tahun ke depan,” tegas Emrus.
Ketegasan sikap politik, lanjut Emrus, sangat perlu agar tidak dimaknai oleh publik seolah bermain di “dua kaki”. Jangan sampai Nasdem berada di persimpangan jalan.
“Politik itu perlu komitmen. Apalagi mengambil posisi di oposisi karena tidak ada partai yang menjadi oposisi. Ini kurang produktif,” pungkas Emrus Sihombing. (tan/fadli)