Lintas Daerah
  • Home
  • Berita
  • Investasi Usaha
    • Syariah
    • Bisnis Digital
  • Sejarah Budaya
  • Wisata
    • Kuliner
  • Serba Serbi

Lintas Daerah

  • Home
  • Berita
  • Investasi Usaha
    • Syariah
    • Bisnis Digital
  • Sejarah Budaya
  • Wisata
    • Kuliner
  • Serba Serbi

Pencanangan Komitmen Zona Integritas Tahun Reformasi Birokrasi Juara 2020

BERITA BOGOR – Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menandatangani pakta integritas dalam rangka Tahun Reformasi Birokrasi Juara 2020 di Gedung Sate Kota Bandung, Senin (3/2/2020). 

Pencanangan komitmen zona integritas ini merupakan bagian dari upaya menuju pemerintahan berkelas dunia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Pencanangan pembangunan zona integritas juga telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Baca juga :  Peringatan Dini BMKG Terjadinya Hujan Lebat Di Indonesia

Secara simbolis, Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul ulum bersama para kepala OPD menandatangani pakta integritas tersebut dalam sebuah spanduk pada acara ‘Pencanangan Komitmen Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat’ di Aula Barat Gedung Sate.

Baca Juga :  TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN DISEJUMLAH DESTINASI TEMPAT WISATA KOTA BEKASI

Menurut Uu, kegiatan pencanangan ini merupakan kegiatan lanjutan dalam program anti korupsi yang telah digaungkan oleh Pemda Provinsi Jabar. Untuk itu, Uu berharap pencanangan Zona Integritas tersebut bisa menguatkan kembali komitmen Pemda Provinsi Jabar melului 54 OPD yang ada untuk bebas dari korupsi.

“Pakta integritas ini hanya menguatkan atau memperbarui untuk kepala dinas (OPD) dan stafnya supaya ada dalam jalur yang benar, terutama dalam pengelolaan anggaran dan administrasi. Sehingga sesuai dengan harapan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bebas dari korupsi,” tutur Uu.

Baca juga :  Aher Usulkan Nama BIJB Abdul Halim

Uu juga mengingatkan para birokrat di Jabar agar tidak korupsi karena diharamkan oleh agama serta memengaruhi pembangunan Jabar itu sendiri. Masing-masing individu pun diharapkan untuk menjauhkan diri dari niat korupsi.

Baca Juga :  Tim Gabungan Beri Sanksi Tegas Ke Para Pelanggar Protokol Kesehatan

“Apabila ada pegawai yang melakukan korupsi akan menghambat pembangunan visi dan misi kami untuk mewujudkan Jabar Juara Lahir dan Batin. Maka kembali pada diri pribadi, karena sehebat apapun sistem yang dibangun, tapi kalau masih ada niat dan kesempatan maka akan terjadi tindakan itu (korupsi). Maka jangan ada niat untuk melakukan hal itu,” tuturnya. (hum)

Baca Artikel Aslinya

Bagikan ini:

  • Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi di Telegram(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)

Terkait

Baca juga :

Yayasan Buddha Tsu Chi Indonesia Bantu Alat Rapid...

CFN, Cara Merayakan Pergantian Tahun Bernuansa Budaya

Jalan Bojong Gede Kincir Mulus Lagi

Pemkab Boyolali Kembali Gulirkan Pembayaran PBB Berhadiah Rp...

Rilis Lembaga Survey SPIN dan Indomatrik

Pemprov DKI Bidik Investasi Rp 100 Triliun dari...

Popular Posts

  • 1

    Mengenal Lebih Dekat NEM (XEM), “Blockchain Aset Cerdas”

  • 2

    5 Mata Uang Kripto Terbaik Berdasarkan Market Cap

  • 3

    SYEKH QURO KARAWANG

  • 4

    Budidaya Pohon Kurma

  • 5

    Bagaimana Cara Menjadi Kaya dari Cryptocurrency Baru?

  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

@2019 - LintasDaerah. All Right Reserved.