BERITA BOGOR | beritabogor.com – Hasil evaluasi program pencegahan korupsi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan hasil positif meski tetap membutuhkan sejumlah perbaikan.
Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan dari hasil evaluasi KPK, poin Pemprov Jabar berada di angka 67, sementara poin program yang sama untuk 27 kabupaten/kota mencapai 64. “Sementara rata-rata nasional 38, artinya kita termasuk relatif lebih baik dibanding daerah lain,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Jumat (2/11/2018).
Namun diakui Sekda ada beberapa hal yang harus diperbaiki Pemprov Jabar terkait pencegahan agar program yang berjalan bisa di implementasikan lebih baik. Perbaikan tersebut antara lain menyangkut integrasi sistem mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan.
“Jadi antar Bappeda, DPKAD, Aset, Badan Kepegawaian Daerah dan juga Diskominfo sedang kita lakukan ada beberapa yang memang harus kita integrasikan khusunya yang dengan BKD dan juga dengan aset,” ujarnya.
KPK juga Pemprov sepakat pada akhirnya laporan keuangan bisa secara real time diakses. Menurut Iwa, sekarang dalam pelaporan keuangan masih ada semi manualnya. ”Kalau itu terjadi maka kita bisa, seperti halnya laporan seperti bank, real time dalam bentuk neraca, laporan laba maupun laporan arus kas,” katanya.
Ketiga evaluasi juga menekankan perbaikan dari sisi perizinan khususnya menyangkut kantor dan sarana integrasi. Ini dimana dinas teknis terkait perizinan nantinya itu di-BKO-kan di bagian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. “Ini diintegrasikan, dengan demikian proses perizinan akan cepat, pelayanan meningkat, dan mengeliminir hal yang tidak diinginkan ke depannya,” paparnya.
Sekda sendiri memastikan untuk layanan terintegrasi perizinan kini sudah memiliki kantor yang lebih representative di Jalan Windu. Kantor yang bekas Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia [BPSDM] ini menggantikan kantor DPMPTSP yang berada di Jalan Sumatera, Bandung.
“BPSDM, pindah ke Cipageran. Sehingga dengan luasan yang cukup bisa melakukan integrasi dimana pegawai BPN dengan dinas teknis, sehingga lebih terkoordinir. Selanjutnya dari sisi SDM Inspektorat harus ditingkatkan, termasuk juga sistem informasi dan juga kuantitas SDM-nya,” katanya. (red)