WONOGIRI – Pelantikan 50 kepala desa (kades) terpilih periode 2018-2024 digelar di pendapa rumah Dinas Bupati Wonogiri, Kamis (27/12). Para kades terpilih mengenakan pakaian dinas upacara (PDU) warna putih saat prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan oleh Bupati Wonogiri, Joko Sutopo.
Para Kades terpilih hadir di pendapa kantor rumah dinas Bupati Wonogiri untuk mengikuti pelantikan kades oleh bupati (Dok.desa.id – foto : Anto)
Puluhan kades terpilih telah mengikuti gladi bersih prosesi pengambilan sumpah jabatan pada hari Rabu (26/12). Pelantikan kades terpilih sedianya pada tanggal 17 Desember 2018 sesuai tahapan jadwal yang dikirim dari Dinas PMD Wonogiri. Namun Pemkab Wonogiri mengundurkan jadwal pelantikan kades terpilih menjadi 27 Desember. Hal ini dilakukan untuk memberi waktu terkait kesiapan pelantikan seperti pembuatan seragam PDU.
Bupati melantik kades terpilih setelah mendapat laporan hasil pilkades dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masing-masing desa pelaksana pilkades. Setelah menerima laporan, Bupati membuat surat pengesahan dan keputusan.
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo (Jekek) di hadapan 50 kepala desa (kades) terpilih hasil pilkades serentak 4 Desember mengatakan bahwa pelantikan bisa menjadi awal dari kekalahan. Ungkapan itu sekaligus peringatan bagi para kepala desa baru itu agar belajar dari pengalaman kades-kades lain dan tidak mengulangi kesalahan mereka yang bermasalah dengan hukum. Kades yang dilantik diminta melek hukum dan menggunakan kewenangan secara bijak sesuai regulasi. Bupati menekankan agar kades mengamalkan sumpah dan janji yang telah diucapkan.
Bupati Wonogiri melantik 50 kades terpilih di pendapa kantor rumah dinas Bupati Wonogiri, Kamis (27/12) (Dok.desa.id – foto : Anto)
Sumpah/janji harus menjadi pegangan selama menjabat, bukan sekedar kalimat. Kasus korupsi yang menjerat kades di Wonogiri harus menjadi pelajaran. Bupati menilai hari pelantikan bisa menjadi awal kekalahan bagi kades yang mengikuti jejak kades bermasalah hukum. Selain itu kemenangan saat pemilihan kades (pilkades), 4 Desember lalu, juga bisa menjadi awal kekalahan, jika kades tak mampu mengimplementasikan visi dan misi yang diusung dan tidak mendapatkan kepercayaan warga.
“Oleh karena itu kades harus mampu menjalankan fungsi formalnya dengan baik. Kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari frame hukum. Dengan terbitnya UU Desa [UU No. 6/2014 tentang Desa] kades punya kewenangan besar dan bisa mengatur pemerintahan sendiri. Selain itu desa diberi dana besar. Kades boleh mengimprovisasi kebijakan apa pun, tapi harus tetap taat regulasi,” kata Bupati.
Dia juga meminta kades menjalin kemitraan dengan lembaga desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Permusyawaratan Desa (LPM). Harmonisasi dengan lembaga desa dapat menunjang kelancaran pembangunan. Hubungan yang harmonis bukan berarti fungsi kontrol terhadap pemerintah desa lemah. Sebaliknya, kontrol dan pengawasan justru harus kuat untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai aturan.
Kades baru perlu melakukan akselerasi lebih ekstra. Sebagai orang baru perlu beradaptasi dan menjalin komunikasi lebih intensif dengan pihak terkait. “Fungsi sosial juga harus dijalankan dengan baik. Segera lakukan konsolidasi dengan cakades yang kemarin belum diberi kesempatan [sebagai kades]. Rangkul semua pihak, satukan kembali keretakan untuk dijadikan selimut penghangat kehidupan di desa. Ini penting karena saat pilkades saya lihat kontestasi begitu kuat,” imbuh Bupati.
Sukamto Pritowiyoto usai mengikuti pelantikan di pendapa kantor rumah dinas Bupati Wonogiri (Dok.desa.id – foto : Anto)
Dia pun meminta kades tak menonjolkan sentimen terhadap dusun tertentu dalam membangun desa. Pembangunan harus merata tanpa memandang tingkat keterpilihan di dusun tertentu saat pilkades. Setelah dilantik, kades merupakan pemimpin desa bagi seluruh warga desa. “Jangan karena suara di dusun tertentu minim pembangunan di dusun bersangkutan dikesampingkan,” pungkas Bupati.
Salah satu kades terpilih dari Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Sukamto Priyowiyoto, mengapresiasi semua pihak terkait yang mampu menggelar pilkades dengan sukses tanpa ekses. Dia akan segera merealisasikan visi dan misi, agar pembangunan bisa segera dirasakan warga. (admin)