MEWABAHNYA penyebaran virus corona saat ini, membuat Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan anggaran untuk mengatasi Covid-19 melalui dana APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun.
Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), H. Aspihani Ideris, SAP, SH, MH mengharapkan pemerintah transparansi dalam menggunakan dana tambahan APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun tersebut.
Besaran anggaran triliunan rupiah tersebut yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Stabilitas Perekonomian di masa pandemi corona dan disahkan melalui Undang-undang sangat mendasar untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan penerapan isolasi mandiri diam dirumah aja.
Menurut Aspihani, DPR RI sudah mensahkan Perppu No. 1 Tahun 2020 Stabilitas Ekonomi untuk Penanganan Covid-19 dalam rapat Paripurna Ke-15, di Gedung Parlemen, Senayan – Jakarta, pada Selasa (12/5/2020) menjadi Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.
Dengan dinsahkannya Perppu tersebut juga menjadi panduan bagi semua pihak di pemerintahan untuk menyelamatkan perekonomian nasional dan stabiltas keuangan dalam mengatasi mewabahnya virus corona ini.
Dalam penanganan COVID-19 ini, pemerintah memutuskan total tambahan biaya dari APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun, ucap tokoh Aktivis LSM Kalimantan ini.
Menurut Aspihani, dengan dana tambahan biaya dari APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun kalau benar-benar digunakan tanpa adanya korupsi dipastikan bisa mengatasi guna memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 yang sedang melanda Indonesia ini.
Aspihani menyayangkan, sampai saat ini dana sebanyak Rp 405,1 triliun buat mengatasi COVID-19 belum terasa sampai ketangan rakyat Indonesia. Kemana uang sebanyak itu nyangkutnya?
Menurut BPS, penduduk Indonesia diproyeksikan pada tahun 2020 ini sebanyak 271.066.000 jiwa. Kita anggap saja, ujar Aspihani, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 300 juta jiwa, jika kita kalikan perjiwa mendapatkan bantuan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), berarti untuk perbulan pemerintah hanya mengucurkan dana sebanyak Rp 6.000.000.000 (enam triliun rupiah).
Publik mengetahuinya, Misi pemerintah meminta kita DIAM DIRUMAH AJA guna memutuskan mata rantai penyebaran virus corona, guna maksimalnya misi tersebut maka sebaiknya dana APBN Rp 405,1 triliun itu disisihkan untuk masyarakat berupa sembako perjiwa senilai Rp 2 juta perbulan, berarti pemerintah hanya mengucurkan dana Rp 6 triliun perbulan, anggap saja peduli pemerintah selama 6 bulan meminta rakyat DIAM DIRUMAH AJA, berarti total dana yang keluar untuk rakyat Indonesia hanya Rp 36.000.000.000 (tiga puluh enam triliun rupiah).
Kan masih banyak sisanya dari dana APBN untuk penanganan COVID-19 tersebut sebesar Rp 405,1 triliun. Jika dana itu disalurkan dengan jujur tanpa adanya KKN, Insya Allah CORONA segera akan SIRNA dari negeri ini.
Jujur, saat ini rakyat Indonesia butuh uluran tangan pemerintah dan sangat membutuhkan kucuran sebagian dari dana APBN Rp 405,1 triliun tersebut. Imbas Covid-19 saat ini rakyat kesulitan mendapatkan kebutuhan untuk hidup dan menghidupi keluarga.
Kalau tidak ada bantuan yang wajar, bagaimana bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat ini tidak akan maksimal kalau urusan perut rakyat tidak diperhatikan dan masyarakat yang terinfiksi positif COVID-19 dipastikan akan selalu bertambah hari demi hari.
Saat ini saja rakyat Indonesia yang positif COVID-19 sudah mencapai 19 ribuan jiwa dan untuk di Banjarmasin Kalimantan Selatan mereka yang positif terdata sudah mencapai 560 orang hingga mereka yang meninggal dunia sekitar 57 orang/jiwa.
Harapan saya, kata Aspihani Ideris, semoga pak Presiden Jokowi bisa bertindak bijaksana dalam mengayumi penderitaan rakyat Indonesia saat ini. Amin. (asp/gih)