 |
| JP Laa Manroe. @ist |
PENGAMAT komunikasi politik dan kebijakan publik JP Laa Manroe menyarankan, sebaiknya pemerintah membuat tugu atau monumen dan penghargaan khusus terhadap petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS yang meninggal dunia saat Pemilu 17 April 12019 ini.
“Kami minta pemerintah menobatklan mereka sebagai ‘insan penegak demokrasi (The Man of Democracy Enforcement ) dan membuatkan tugu untuk mengenang serta memperingati mereka,” katanya Selasa (15/5/2019).
Kedepan, dia menyarankan, agar sistem Pemilu serentak seperti ini bisa dirubah. Mengingat, hingga saat ini sudah 500 orang KPPS lebih yang meninggal dunia.
“Misalnya Pemilihan Presiden & DPD satu paket. Kemudiam terpisah dari pemilhan DPR RI & DPRD,” ujarnya.
Dia menyarankan, kubu Jokowi dan Prabowo menunggu keputusan resmi KPU tanggal 22 Mei nanti.
“Semua pihak di minta bersabar menunggu keptusan resmi KPU. Jika ada pihak pihak yag belum puas akan hasil tersebut karena menganggap ada indikasi kecurangan setelah di umumkan tanggal 22 mei 2019 maka silahkan melapor ke Bawaslu dengan memperhatikan Pasal 286 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” kata dia.
Pria yang pernah menyabet berbagai penghargaan Internasional ini menambahkan, jika memang di temukan kecurangan maka seperti pada Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ada aturan diskualifikasi. Namun melalui tahapan tahapan untuk itu para pelapor dari kedua belah pihak tim Sukses Capres-Cawapres atau penasehat hukumnya silahkan saja melapor jika memang di rasakan perlu melapor ke Bawaslu.
“Namun, kata dia, jika selisih suara cukup besar bisa melapor ke Mahkamah Konstitusi (MK),” pungkasnya. (dit)