oleh

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Akan Diperpanjang

-Berita-33 Dilihat

BERITA BOGOR – Kasus COVID-19 belum juga mereda, dan menunjukkan penurunan angka positivity rate yang signifikan. Setelah tanggal 25 Januari 2021 akan diberlakukan perpanjangan PPKM. 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Akan Diperpanjang 233

Masih banyak masyarakat yang belum menyadari Risiko dari COVID-19

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Syafrizal, mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sebagian Jawa-Bali akan diperpanjang. Kebijakan itu diambil lantaran kasus COVID-19 belum juga mereda.

“Saat ini memang kita mengambil beberapa provinsi prioritas untuk monitoring, terutama provinsi yang berwarna merah atau kategori tinggi dan Jawa-Bali sudah ditetapkan untuk PPKM dan angka terakhir belum menunjukkan penurunan angka positivity rate yang signifikan,” ujar Safrizal dalam acara Sosialisasi Surat Edaran Nomor 903/145/SJ yang disiarkan langsung melalui YouTube, Rabu (20/1/2021).

Baca juga :  Peringatan Hari Kesehatan 2014

Dirinya menjelaskan, merujuk hal tersebut dimungkinkan setelah tanggal 25 Januari 2021 akan diberlakukan perpanjangan PPKM di sejumlah daerah yang pelaksanaannya sesuai kebijakan masing – masing daerah. 

Dirinya juga memaparkan, masih banyak masyarakat yang belum menyadari Risiko dari COVID-19 yang merupakan penyakit yang disebabkan Novel Coronavirus 2019. Meski bergejala mirip dengan flu biasa, COVID-19 sampai saat ini memiliki fatalitas lebih tinggi.

“Virus ini juga menyebar dengan sangat cepat karena bisa pindah dari orang ke orang bahkan sebelum orang tersebut menunjukkan gejala,” paparnya. 

Wilayah yang memberlakukan PPKM:

Provinsi DKI Jakarta
1. Kabupaten Kepulauan Seribu
2. Kotamadya Jakarta Utara
3. Kotamadya Jakarta Barat
4. Kotamadya Jakarta Timur
5. Kotamadya Jakarta Selatan
6. Kotamadya Jakarta Pusat

Baca juga :  Warga Kecewa Persyaratan BPJS Kesehatan

Provinsi Banten
1. Kabupaten Tangerang
2. Kota Tangerang
3. Kota Tangerang Selatan

Provinsi Jawa Barat
1. Kabupaten Bekasi
2. Kota Bekasi
3. Kabupaten Bogor
4. Kota Bogor
5. Kota Depok
6. Kota Bandung
7. Kabupaten Bandung
8. Kota Cimahi
9. Kabupaten Bandung Barat
10. Kabupaten Sumedang
11. Sukabumi
12. Cirebon
13. Kabupaten Garut
14. Kabupaten Karawang
15. Kabupaten Kuningan
16. Kabupaten Ciamis
17. Kabupaten Majalengka
18. Kabupaten Subang
19. Tasikmalaya
20. Kabupaten Banjar

Provinsi Jawa Tengah
1. Kota Semarang
2. Kabupaten Semarang
3. Kota Salatiga
4. Kabupaten Demak
5. Kabupaten Grobogan
6. Kota Surakarta
7. Kabupaten Sukoharjo
8. Kabupaten Boyolali
9. Kabupaten Karanganyar
10. Kabupaten Sragen
11. Kabupaten Klaten
12. Kabupaten Wonogiri
13. Kabupaten Purbalingga
14. Kabupaten Cilacap
15. Kabupaten Banjarnegara
16. Kabupaten Kebumen
17. Kota Magelang
18. Kabupaten Kudus
19. Kabupaten Rembang
20. Kabupaten Pati
21. Kabupaten Brebes

Baca juga :  Evaluasi Pelaksanaan KTR Kota Bogor

Provinsi Jawa Timur
1. Kota Surabaya
2. Sidoarjo
3. Gresik
4. Kota Malang
5. Kota Batu
6. Kota Madiun
7. Lamongan
8. Ngawi
9. Blitar

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
1. Kota Yogyakarta
2. Kabupaten Bantul
3. Kabupaten Gunungkidul
4. Kabupaten Sleman
5. Kabupaten Kulonprogo

Provinsi Bali
1. Kota Denpasar
2. Kabupaten Badung
3. Kabupaten Gianyar
4. Kabupaten Klungkung
5. Kabupaten Tabanan
***

Baca Artikel Aslinya

Kabar Terbaru