BOYOLALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali menggelar rapat koordinasi Pendamping Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dilaksanakan di Pendopo Alit Rumah Dinas Bupati Boyolali, pada Kamis (17/1) yang dihadiri sekitar 120 tenaga pendamping desa.
Dijelaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Boyolali, Purwanto seiring dengan bertambahnya dana desa yang semakin hari semakin bertambah, diharapkan pembangunan dapat dilakukan merata. Hal tersebut karena sebagian besar dana desa mengalir untuk kegiatan infrastruktur saja.
“Karena dana desa ini tidak hanya untuk infrastruktur tapi pemberdayaan juga sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup di masyarakat terutama di keluarga-keluarga miskin,” jelasnya.
Terlebih saat ini sudah ada sertifikat untuk para pendamping desa yang bertujuan dapat meminimalisir penyelewengan-penyelewengan dana desa terutama berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.
Sementara Wakil Bupati (Wabup) Boyolali, M. Said Hidayat juga turut menekankan pada amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terutama yang paling diharapkan dari dana desa yang telah turun dari pusat, dana tersebut bisa digunakan dan dikelola sesuai dengan potensi yang dimiliki desa desa.
“Kita harapkan dapat dikelola dengan sebaik-baiknya demi percepatan laju pembangunan dari titik desa mampu dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Pikirkan, rencanakan, gali potensi sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih saling mengejar kesamaan karena potensi masing-masing berbeda tentunya disesuaikan dengan potensi,” jelas Wabup Said.
Dana desa yang dikucurkan pusat ke desa-desa yang semakin meningkat ini harapannya bisa lebih berkualitas dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. (dst/bet)