BOYOLALI – Pemangku kesehatan di Boyolali mengikuti sosialisasi dalam rangka pencegahan korupsi dan menekan praktek gratifikasi dalam pelayanannya. Kegiatan yang digelar di aula Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali, pada Rabu (6/3) ini dimaksudkan untuk menekan jumlah tindakan penerimaan gratifikasi yang dikhawatirkan terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali. Diikuti karyawan atau pegawai dari lini kesehatan seperti RSU Pandan Arang, Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta unit kerja bidang kesehatan lainnya.
“Dalam rangka mendukung negara, mendukung aspirasi masyarakat, dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi maupun penyimpangan penyimpangan lain yang barangkali mungkin dapat saja secara tidak sengaja dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN),” terang Plt Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali, Widodo.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Boyolali, M. Said Hidayat dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan daerah yang bebas korupsi, perlu adanya komitmen bersama untuk memerangi gratifikasi yang dimungkinkan masih dipraktekkan.
“Bagaimana upaya langkah-langkah ini dapat kita jalankan dan dilaksanakan sebaik baiknya dalam satu upaya langkah Boyolali bersih, transparan, akuntabel, dan tentunya profesional dalam menjalankan roda pemeriintahan,” jelas Wabup Said.
Group Head 4 Direktorat Gratifikasi KPK RI, Agus Priyanto menjelaskan berbagai visi hukum pidana, terutama pidana yang terkait dengan tindakan gratifikasi.
“Gratifikasi itu bukan hanya di Undang-undang saja yang dilarang, secara hukum memang positif dilarang, tetapi di agama juga dilarang,” jelas Agus. (Tim Liputan Diskominfo Kabupaten Boyolali)