BERITA BOGOR | beritabogor.com – Wakil Ketua Umum DPP Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Pemnas, Sandi berencana akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran belum ada tanggapan dari pihak berwenang, tentang aksi unjuk rasa yang dipimpinnya beberapa waktu lalu di Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kepada Berita Utama, Sandi mengatakan sudah dua kali kami dari elemen masyarakat melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPUPR, agar pihak berwenang di Kabupaten Bogor memeriksa dugaan korupsi tersebut, dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan ditindak lanjuti. “Maka kami akan membuat laporan dugaan korupsi ini ke KPK, kita lihat apakah nasibnya sama dengan dengan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (MZ-red) tersebut,” kata Sandi, di Bogor, Minggu (10/02/2018).
Ia mengatajan, jika di tahun 2014 Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Muhammad Zairin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diduga ikut menerima suap terkait konversi lahan hutan di Kabupaten Bogor, dan mana pihaknya berjanji akan tempuh jalan itu untuk mengungkap kasus dugaan korupsi tahun 2017 di Dinas PUPR Kabupaten Bogor.
“Saya ingat waktu itu, di tahun 2013 sebelum penangkapan MZ di tahun 2014, rumah saya di datangi 5 orang, siapa mereka saya kurang tahu yang pasti bukan dari birokrat, mereka datang ke kediaman saya dengan maksud untuk membujuk saya agar tidak kritis ataupun melakukan aksi-aksi dalam menyikapi dugaan korupsi itu,” jelasnya. (red)