Kabupaten Kuningan meraih Predikat B Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP) 2018. Hasil evaluasi LAKIP itu diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Drs. Syafruddin, M.S.i., kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, DR. H. Dian Rachmat Yanuar, M.S.i., mewakili Pemerintah Kabupaten Kuningan, di Trans Luxuri Hotel Bandung, Senin, (28/1/2019).
Dian Rachmat Yanuar menerima laporan itu bersama 185 pejabat lainnya yang mewakili kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera, Banten dan Jawa Barat.
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan saat ini masyarakat terus menuntut negara untuk dapat hadir memberikan layanan yang terbaik. Sementara sumber daya anggaran terbatas. “Sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam birokrasi,” kata Muhammad Yusup.
Menurutnya, untuk mewujudkan efisiensi dalam birokrasi, tidak cukup hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan tahun anggaran berjalan saja, sebagaimana praktek yang selama ini terjadi.
Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan efisiensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. “Efisiensi seharusnya dimulai dengan memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali birokrasi merencanakan hasil/kinerjanya, sebagaimana prinsip akuntabilitas berorientasi hasil yang menjadi amanat Undang-Undang,” imbuhnya.