Jakarta, PenaOne – Polri harus agresif dan cepat mengusut siapa di belakang Indonesia Leaks dan apa motivasinya membuka kasus Buku Merah yang sudah tuntas ditangani KPK hingga menimbulkan kegaduhan.
Jika Polri bisa agresif dan cepat mengungkap kasus hoax Ratna Sarumpaet tentunya Polri bisa cepat pula mengusut Indonesia Leaks yang terindikasi menyebar hoax.
Demikian kata Neta S Pane Ketua
Indonesia Police Watch (IPW) dalam siaran pers Jum’at (12/10/2018).
Dari pantauan IPW, Indonesia Leaks bisa terkena tuduhan menyebar hoax sebab Ketua KPK Agus Raharjo sudah mengatakan, apa yang diungkapkan Indonesia Leaks tidak benar. Sementara di masyarakat sudah terjadi kegaduhan dan kontroversial.
Di sisi lain, siapa pengelola Indonesia Leaks tidak pernah muncul ke permukaan. Bahkan www.indonesialeaks.com tidak menampilkan nama-nama pengelola dan hanya menampilkan sejumlah logo media sebagai mitra dan inisiator.
“Apakah sebuah lembaga yang tidak berani secara jantan menampilkan figur pengelola dan penanggungjawabnya pantas dipercaya? Namun polisi tetap bisa menelusurinya, dengan cara memanggil dan memeriksa figur figur yang logonya terpasang di www.indonesialeaks.com,” jelasnya.
Dalam kasus Buku Merah yang menyeruak akhir-akhir ini terlihat sangat sarat dengan permainan manuver politik ketimbang kasus hukumnya, mengingat kasus hukumnya sudah selesai seperti kata Ketua KPK.
“Sasaran kasus Buku Merah ini jelas dan terang benderang hendak menyasar ke pemerintahan Jokowi, ada pun Kapolri Tito Karnavian hanya sebagai sasaran antaranya. IPW melihat ada yang aneh dalam kasus Buku Merah ini. Sebab kasus daging dengan tersangak Patrialis Akbar itu sudah lama selesai proses hukumnya di KPK. Tapi kenapa baru dimunculkan lagi menjelang pilpres 2019. Ini tak lain karena ada manuver dari pihak tertentu yang tidak suka melihat kedekatan Tito dengan presiden Jokowi,” ujar Neta.
Sebab itu IPW menilai dalam kasus Buku Merah ini bola ada di KPK. Lembaga anti rasuha itu harus solid. Jangan mau dipecah dari luar maupun dari para mantan pimpinannya yang pernah berseteru dgn institusi Polri.
“Apalagi Ketua KPK Agus Raharjo sudah mengatakan dugaan aliran dana ke Tito itu tidak benar. Ketua KPK juga mengatakan, buku catatan yang disebut sebagai Buku Merah itu hanya sebagai petunjuk yang sudah diklarifikasi ke Basuki Hariman bahwa tidak benar memberikan uang ke Tito,” ungkapnya.
Artinya, pernyataan Ketua KPK itu merupakan suara resmi KPK. Begitu juga soal perusakan buku sudah dijelaskan Ketua KPK bahwa tidak cukup bukti dan sudah dihentikan penyelidikannya. Apakah Ketua KPK tidak layak dipercaya?
Mengingat situasi sekarang ini sudah memasuki tahun politik, IPW berharap Polri dan KPK harus sinergi dan jangan mau diadu domba hingga muncul cicak buaya jilid 3. KPK harus terus agresif memburu koruptor di tahun politik ini dan polri hrs mampu maksimal menjaga keamanan hingga pilpres 2019.
“KPK harus solid dan Polri harus solid agar koruptor bisa disapu bersih dan tidak ikut-ikutann bermanuver mengadu domba KPK dengan Polri,” pungkas Neta. (yus/fas)