oleh

Ketimpangan Penguasaan Lahan dan Kawasan Hutan Penyangga

-Berita-245 Dilihat

Ketimpangan Penguasaan Lahan dan Kawasan Hutan Penyangga 239

KHDPK solusi menyelesaikan ketimpangan penguasaan lahan dan pemulihan kawasan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan di pulau jawa.

Permasalahan gangguan tepi di kawasan konservasi akibat perambahan kawasan berdampak pada rusaknya kawasan penyangga yang dikelola oleh Perum Perhutani di Jawa. Perambah seakan bisa dengan leluasa masuk kawasan konservasi akibat rusaknya kawasan lindung dan produksi serta tidak sedikit penguasaan lahan oleh segelintir orang.

Seperti Contoh di Kawasan Pangalengan kertasari dan Kawasan lainnya itu yang mengelola Kawasan Perhutani berdasarkan Program PHBM adalah para penguasa lahan besar.

Pegiat Lingkungan Dan Konservasi Alam yang juga Ketua BP FK3I Jawa Barat. Dedi Kurniawan yang konsen terhadap upaya pemulihan Kawasan Konservasi melihat upaya baik menyelesaikan permasalahan gangguan tepi di kawasan konservasi tersebut.

“Mereka dengan leluasa masuk kawasan konservasi akibat rusaknya kawasan lindung dan produksi dan penguasaan lahan yang dimiliki segelintir orang. Maka, penting di tata ulang masalah ini yang tidak hanya terjadi di Pengalengan akan tetapi hampir terjadi di semua Kawasan Kelola PHBM. Sehingga Petani miskin beranjak ke Kawasan Terlarang, yaitu Kawasan Konservasi,” katanya, Sabtu (22/7/2022)

Dirinya mengatakan, kegiatan di Kawasan tersebut pun tidak sesuai dengan norma norma kehutanan dimana kawasan hutan lindung beralih fungsi menjadi Tanaman Sayur Mayur dan sejenisnya. “Keheranan kami muncul karena walau di hutan lindung tersebut terjadi alih fungsi hutan itu para penguasa lahan tetap bayar provisi terhadap Para Petugas lapangan,” ungkapnya.

Baca juga :  Earth Hour 2016 Menuju Hemat Energi Listrik

Menurut informasi yang ia dapati, ternyata walau fakta lapangan tanaman sayur mayur, namun pembayaran provisi atas nama produk jenis kopi. Fakta tersebut didapat di desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi. “Akibat dari itu, jika dilakukan audit sejak lahirnya PHBM di sekitar tahun 1999 an di Jawa Barat maka hutan kita bukan semakin baik akan tetapi semakin rusak. Masyarakat merasa mereka sudah sewa lahan hutan tersebut jadi mereka punya hak menanam apa yang mereka inginkan,” bebernya.

Dedi Kurniawan menambahkan, pembiaran berkepanjangan ini juga menjadikan Kemiskinan banyak terjadi di kawasan sekitar hutan, karena kemampuan untuk mengelola hutan tidak dibina dan dibantu negara sehingga hak mereka menggarap di alihkan kepada para penguasa lahan yang mempunyai lahan dan modal besar sedangkan mereka hanya sebagai buruh tani.

Dirinya melihat bahwa program Perhutanan Sosial diharapkan dapat mengurangi ketimpangan kelola kawasan lahan dan menata ulang hak garap. Namun, dalam proses pemulihan dan pengelolaan hutan tidak cukup hanya setahun atau lima tahun bisa selesai. “Jika kita bandingkan, mari kita audit PHBM sejak sekitar 1999 dan Program Perhutanan
Sosialsejak 2017 biar adil. Kenapa seperti itu karena Kami melihat Perhutani sebagai pengelola bersama antek-anteknya selalu menggiring opini Implementasi yang belum berjalan, baik dalam program Perhutanan Sosial dan mengesampingkan puluhan tahun Program PHBM mereka yang cukup banyak merusak tidak diakui. Tahun 2011 malah Kawasan Hutan tanpa ijin Menteri di Kawasan Perhutani di kerjasamakan dengan pengusaha tambang yang sempat digugat Walhi Jawa Barat pada saat itu,” tulisnya dalam rilis.

Baca juga :  FK3I Desak Pemerintah Untuk Imbau Pemudik Patuhi Protokol Lingkungan

Lahirnya Regulasi KHDPK, kata Dedi menambahkan, sebenarnya untuk lebih memperkuat Program Perhutanan Sosial dalam rangka masyarakat turut memahami pengelolaan hutan dan menikmati Kekayaan hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat yang telah mendapat SK perhutanan Sosial. Menyelamatkan Hutan Jawa seharusnya di lihat dulu sebab akibat hutan saat ini rusak dan bagaimana hutan kedepan akan dipulihkan dan diperbaiki tanpa mengesampingkan maksud mensejahterakan masyarakat dan Memberi penyadaran tata cara pengelolaan kawasan hutan.

Menurutnya, balutan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) ini tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat sekitar Kawasan hutan yang bergantung hidup pada Kawasan Peta KHDTK atau titik hutan sebagai lampiran ini yang belum di rilis KLHK dan perlu didorong percepatan PerMen yang dapat memayungi KHDPK.

Ia juga mengatakan, kekhawatiran kami akan tebang pilih kawasan yang ditetapkan dan akan kita pelajari setelah petanya di terbitkan sebagai Pegiat Hutan Sosial, Kami akan terus Melakukan Edukasi dan pemahaman pengelolaan hutan sesuai dengan kaidah – kaidah kehutanan.

“Karena dalam KHDPK bukan hanya Perhutanan Sosial akan tetapi ada Hal lain seperti Penyelesaian Konflik Tenurial,Penetapan Tata Batas Kawasan Hutan,Pengelolaan Kawasan Hutan Secara Lestari, Pemanfaatan Jasa Lingkungan serta Rehabilitasi Kawasan yang dimana dalam KHDPK itu akan dijalankan oleh negara langsung bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Daerah serta Kelompok masyarakat,” terangnya.

Baca juga :  RDTR Kabupaten Bogor Sulit Di Akses Masyarakat?

Maka dari itu, kata Dedi Kurniawan menjabarkan mengenai Keputusan Menteri Nomor: SK.287/MENLHK//SETJEN/PLA.2/4/2022 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Pada Sebagian Kawasan Hutan Negara yang berada Pada kasawan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa engah dan Privinsi Banten adalah keputusan tepat di tengah situasi pemulihan ekonomi nasional dan ketimpangan penguasaan yang selalu terjadi dan telah banyak menimbulkan korban, baik nyawa maupun Kawasan.

“Mau dibawa kemana Hutan Jawa ?, tentunya akan di tata ulang dengan melepaskan kuasa Perhutani yang telah gagal mengelola kawasan seluas 1.103.941 Hektar, Untuk dilakukan proses perbaikan melalui Pendampingan Terhadap masyarakat sekitar hutan yang dijamin langsung oleh negara,” tutupnya. (*)

Artikel Terkait :

Baca Artikel Aslinya