oleh

Kenaikan BBM Jadi Salah Satu Bahasan Wali Kota Malang Bersama DPRD

-Berita-225 Dilihat

Malang, (malangkota.go.id) – Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji didampingi Sekretaris Daerah, Erik Setyo Santoso, ST., MT bersama kepala perangkat daerah lain menghadiri rapat dengan agenda penyampaian jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (7/9/2022).

Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji menghadiri rapat dengan agenda penyampaian jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (7/9/2022).

Ada 67 poin jawaban yang disampaikan oleh Wali Kota Malang untuk menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang dalam pekan lalu lalu. Salah satu isu yang cukup disorot adalah terkait strategi Pemkot Malang dalam menyikapi kenaikan BBM yang tentu akan memengaruhi berbagai sektor.

Menanggapi saran anggota dewan terkait dampak kenaikan harga BBM terutama dalam mengantisipasi bantuan langsung kepada masyarakat miskin oleh bantuan pemerintah pusat dan postur belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 harus dikonsentrasikan pada peningkatan kemampuan ekonomi rakyat, serta mengalihkan rencana anggaran yang tidak berimplikasi langsung kepada kebutuhan peningkatan ekonomi masyarakat. Sutiaji menyampaikan bahwa pihaknya telah memperhatikan saran tersebut.

“Pemerintah Kota Malang akan mengalokasikan anggaran dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM dan penguatan ekonomi rakyat dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ
tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka
Pengendalian Inflasi di Daerah,” terangnya.

Terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pusat yang akan diterimakan mulai esok hari. Penerima BLT ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang merupakan data induk berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

“BLT kita dapat 20 ribuan. Untuk tahap pertama ada 13.234 kelompok penerima manfaat, tahap kedua 6.660 dan tahap ketiga 379 total 20.273. Jadi bertahapnya ini tergantung kemampuan PT Pos dalam menyalurkan. Sementara, info yang saya terima seperti itu,” ungkapnya.

Sutiaji berujar bahwa tujuan diberikan BLT ini adalah agar daya beli masyarakat bisa tetap stabil. Namun, dirinya menyarankan agar subsidi yang diberikan tidak berupa bantuan langsung kepada pribadi namun berupa subsidi terhadap pasar.

“Lebih baik subsidinya adalah subsidi pasar. Harga tetap murah. Jadi harga sembilan bahan pokok tetap dikendalikan pusat, bukan kita. Kalau Anda belanja, kan harga dinaikkan, akhirnya terjadi inflasi, kenaikannya bisa tidak terkontrol. Kalau dikuasai negara kan terkontrol,” tutupnya. (ari/ram)