Lintas Daerah
  • Home
  • Berita
  • Investasi Usaha
    • Syariah
    • Bisnis Digital
  • Sejarah Budaya
  • Wisata
    • Kuliner
  • Serba Serbi

Lintas Daerah

  • Home
  • Berita
  • Investasi Usaha
    • Syariah
    • Bisnis Digital
  • Sejarah Budaya
  • Wisata
    • Kuliner
  • Serba Serbi

Kementerian PUPR Siapkan Program Pembangunan Drainase Jalan Secara Nasional

Infrastrukturnews – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan upaya peningkatan kualitas jalan, salah satunya melalui pembenahan drainase sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ruas jalan. Keberadaan drainase jalan yang terhubung dengan sistem drainase kawasan atau lingkungan sangat penting untuk menghindari terjadinya genangan dan memperpanjang usia layanan jalan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu mengatakan salah satu program infrastruktur PUPR tahun 2020 adalah pembenahan drainase jalan nasional secara masif. “Kami sudah menyiapkan program khusus yaitu program pembangunan drainase jalan secara nasional. Kalau dijadikan satu, item pekerjaan drainase kecil sekali dari total pekerjaan jalan sehingga tidak optimal dikerjakan kontraktor. Misalnya jalan di Pantai Utara Jawa, drainase jalan yang tertutup bangunan akan kita buka,” kata Menteri Basuki.

Baca Juga :  Ruas Jalan Underpas Bekasi Timur Bisa Diakses Kembali Setelah Diperbaiki

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk melaksanakan program tersebut Direktorat Jenderal Bina Marga (Ditjen Bina Marga) tengah menyusun desain program tersebut. Menurutnya, pembangunan drainase jalan yang tersambung dengan drainase kawasan atau lingkungan sangat penting untuk menghindari terjadinya genangan pada ruas jalan. Sebab, tambah Menteri Basuki, drainase jalan pada masa lalu dibuat hanya di sisi jalan, belum terhubung sampai pembuatan saluran air akhir.

Baca Juga :  PUPR Akan Bangun Jembatan Apung Pertama di Indonesia

Pagu indikatif Kementerian PUPR pada tahun 2020 sebesar Rp 38,8 triliun dimana alokasi di Ditjen Bina Marga sebesar Rp 38,8 triliun. Di sektor Bina Marga, program lainnya yang akan dilakukan adalah pembangunan jembatan gantung yang akan membuka keterisolasisan desa-desa di wilayah terpencil.

Pada tahun 2020, Kementerian PUPR juga akan memperbarui Keputusan Menteri PUPR mengenai penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional menggantikan Kepmen PUPR tahun 2015. Penyesuaian penetapan ruas jalan nasional dilakukan setiap lima tahun sekali.

Baca Juga :  Wushu Kabupaten Bogor Harus Penuhi Target

“Jalan yang belum ditetapkan statusnya seperti jalan perbatasan di Kalimantan yang dibangun Kementerian PUPR akan ditetapkan statusnya tahun depan, sehingga tanggung jawab pemeliharaannya menjadi lebih jelas,” kata Menteri Basuki.

Saat ini panjang jalan nasional adalah 47.107 Km. Untuk jalan nasional digunakan marka dengan menggunakan cat warna putih dan kuning

Bagikan ini:

Terkait

Baca Artikel Aslinya

Bagikan ini:

  • Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi di Telegram(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)

Terkait

Baca juga :

RIBUAN HEKTAR PADI DIPANEN DI BERUNTUNG BARU

Koperasi Jangan Hanya Berkutat Dengan Simpan Pinjam

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2019

Pajak Hiburan di Tamansari Capai Rp 59 Miliiar

Bupati Kuningan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah...

Jelang Idulfitri, Presiden Minta Protokol Kesehatan Tetap Dijalankan

Popular Posts

  • 1

    Mengenal Lebih Dekat NEM (XEM), “Blockchain Aset Cerdas”

  • 2

    Oknum Mahasiswa Sebut Jokowi “Presiden Bodoh dan Dungu”

  • 3

    5 Mata Uang Kripto Terbaik Berdasarkan Market Cap

  • 4

    Loji Gandrung Masih Jadi Favorit untuk Berselfi

  • 5

    Maklumat Wali Kota Bekasi

  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

@2019 - LintasDaerah. All Right Reserved.