oleh

Kaukus Penyelamat Demokrasi Bandung Desak Negara Hentikan Aksi Pemberangusan Kebebasan Berpendapat

-Berita-331 Dilihat

BERITA BOGOR – Kaukus Penyelamat Demokrasi Bandung desak pemerintah segera aksi pemberangusan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini disampaikan ribuan demonstran di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Senin (30/9/2019). 

Gelombang penolakan RUU KUHP dan UU KPK di sejumlah daerah juga direspon secara represif oleh aparat keamanan. Puluhan hingga ratusan massa aksi mengalami luka-luka akibat tindakan represif yang dilakukan anggota kepolisian. 

Kaukus ini beranggotakan Walhi Jabar, Perkumpulan Inisiatif, SPJB, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandung, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Jabar, Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), FK3I Jabar, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Jabar, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, PBHI Jabar, Budiana Irmawan (Aktivis 98 Bandung), Trisno Yuwono (Seniman), Aap Salapudin (Aktivis 98 Bandung), Agung Beas (Aktivis 98 Bandung), Eko Arif Nugroho (Aktivis 98 Bandung), Ade Lulu (Aktivis 98 Bandung), Budi Yoga Subandi (Aktivis 98 Bandung), Sapei (Aktivis 98 Bandung).

NEGARA HARUS HENTIKAN AKSI PEMBERANGUSAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI 

Kaukus Penyelamat Demokrasi Bandung juga mengecam kegagalan negara dalam merawat demokrasi. dan menuntut, negara segera menghentikan aksi kekerasan terhadap rakyat dan berhenti menyerang kebebasan berpendapat dan berekspresi. 

Baca juga :  RUU Pemekaran KKB Disetujui DPR RI

Dalam aksinya, Kaukus Penyelamat Demokrasi Bandung mengungkapkan, Polda Jaya Metro Jaya menangkap Dandhy Laksono, sutradara film dokumenter sekaligus pengurus nasional Aliansi Jurnalis Independen. Dandhy ditangkap di rumahnya di Pondokgede, Bekasi pada Kamis, 26 September 2019. Polisi menangkap Dhandy karena cuitannya soal Papua.

Polisi mempersilahkan Dandhy untuk pulang pada Kamis pagi, 27 September 2019. Namun, Polisi tetap menjerat Dandhy dengan Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik Pasal 28. Status tersangka pun tetap melekat pada Dandhy. Ananda Badudu, anggota AJI Jakarta juga ditangkap polisi di tempat tinggalnya, Kamis, 27 September 2019. Ananda dituduh mengumpulkan donasi dan mentransfernya untuk gerakan mahasiswa pada 23-24 September lalu.

Sebelum demonstrasi besar-besaran di DPR, Ananda berinisiatif menggalang dana dengan membuat dana crowfunding di kitabisa.com. Kendati Ananda sudah dilepas pukul 10.30 WIB tadi, tetap saja penangkapan Ananda ini mencederai demokrasi.

Baca juga :  Indonesia Hadapi AEC 2015

Di Sulawesi Tenggara, Mahasiswa Halu Oleo, Randi meninggal dengan luka tembak di dada saat mengikuti aksi penolakan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kamis (26/9/2019). Massa aksi dari demonstrasi yang sama, Yusuf Kardawi juga dilaporkan meninggal pada Jumat subuh (27/9/2019). Di Makassar, mahasiswa peserta aksi, Dicky Wahyudi tertabrak kendaraan taktis jenis Barracuda milik Polisi ketika akan membubarkan diri, Jumat (27/9/2019). Dicky kini dalam kondisi kritis.

Nara hubung aksi Kaukus Penyelamat Demokrasi Bandung, Ari Syahril Ramadhan membeberkan, aksi ini menuntut pemerintah melalui pernyataan sikap mendesak negara untuk menghentikan aksi kekerasan terhadap rakyat dan mengusut tuntas kasus tewasnya dua Mahasiswa Halu Oleo, Randi dan Yusuf Kardawi.

Baca juga :  Petisi STKIP Muhammadiyah Bogor

“Kami juga mendesak negara untuk menghentikan pemberangusan kebebasan berekspresi dan berpendapat. KPDB juga mendesak Kepolisian untuk mencabut status tersangka Dandhy Dwi Laksono dan mengusut tuntas aksi kekerasan terhadap jurnalis dan tenaga medis. Serta, menolak Rancangan Undang-Undang KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba dan RUU Sumber Daya Air juga mendesak pencabutan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi,” beberya. 

Kaukus Penyelamat Demokrasi Bandung juga menuntut pembatalan Pimpinan KPK bermasalah, dan pemerintah harus menghentikan Kriminalisasi aktivis serta menghentikan pembakaran hutan dan eksploitasi lingkungan, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, menghentikan kekerasan terhadap rakyat di Papua. Bebaskan seluruh tahanan politik yang memperjuangkan hak rakyat Papua, dan menolak TNI dan Polri menduduki jabatan sipil. (als)

Baca Artikel Aslinya