Jakarta, PenaOne – Caleg PDIP, Kapitra Ampera menganggap Reuni Akbar 212 di Monas pada 2 Desember 2018 mendatang sarat akan muatan politik. Maka itu, pihaknya pun berencana menggelar aksi tandingan, yakni Kontemplasi 212.
“(Aksi) 212 itu milik komunitas Islam, bukan milik sekelompok orang sehingga tak ada yang berhak mengklaim 212 milik satu atau beberapa orang, tapi milik semua,” ujar Kapitra pada wartawan, Rabu (28/11/2018).
Namun, kata dia, dikutip sindonews.com, saat ini ada sekelompok orang mengatasnamakan PA 212 hendak menggelar Reuni 212. Maka itu, pihaknya selaku Forum Silaturahmi Aktivis 212 menganggap banyak kejanggalan dan sudah keluar konteks dan substansi kemuliaan Islam.
“Reuni 212 itu tak lebih daripada merayakan kejahatan orang lain yang lagi menjalani hukuman atas kejahatannya, itu terlalu kejam, seolah penuh dendam dan amarah,” katanya.
“Bukankah Islam mengajarkan kita jadi pemaaf, mengajak pada kebaikan, tapi ini justru mempertontonkan ketidaklembutan Islam Itu,” tuturnya.
Kedua, kata dia, pelaksana Reuni 212 itu mayoritas tim sukses Paslon nomor urut 2, Prabowo-Sandi sehingga dia menganggap kegiatan itu sarat unsur politik dan keberpihakan. Lalu, aksi 212 itu digelar menuntut penista agama dihukum, dan si penista agama pun sudah dihukum saat ini.
Maka itu, seharusnya aksi 212 pun berakhir, bukan malah terus dibudayakan sehingga dia menganggap kegiatan Reuni 212 pun sarat akan keberpihakan politik, khususnya pada kubu Prabowo-Sandi.
Padahal, saat Aksi 212 digelar dahulu, tak ada kesepakatan apapun kalau semua peserta bakal mendukung Prabowo-Sandi.
“Kami sudah mengajukan surat ke polisi akan juga mengadakan aksi yang sama. Aksi kontemplasi 212 dan pencerahan anak bangsa, diselenggarakan di tempat yang sama pada waktu yang sama,” katanya.
Dalam aksi kontemplasi 212 itu, bebernya, bakal dihadiri empat juta orang terdiri dari segala organisasi, pesantren-pesantren, dan berbagai daerah seperti Madura hingga NTB. Aksi itu bakal berisi pencerahan pada sesama umat Islam untuk berhenti mengeksploitasi Islam dan mempolitisasi agama untuk kepentingan politik tertentu
“Silahkan anda pilih siapapun tapi jangan diklaim, jangan diberikan atas nama aksi Bela Islam kalian wajib, kalian punya hak mendukung salah satu paslon dan kita harus mengikuti nomor ini,” katanya.