oleh

Inilah Berita Tentang Anggaran Percepatan Penanganan COVID19

-Berita-104 Dilihat

Inilah Berita Tentang Anggaran Percepatan Penanganan COVID19 229

Inilah Berita Tentang Anggaran Percepatan Penanganan COVID19 229

BERITA BOGOR – Ramai pemberitaan, tak seramai sosialisasi dan penyuluhan percepatan penanganan corona virus desease (Covid-19). Penyerapan anggaran dipertanyakan, pun adanya anggaran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Bogor cukup hingga bulan Juli 2020.

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, menyampaikan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bogor bahkan belum memenuhi kriteria untuk bisa menjalankan skema normal baru yang membutuhkan angka reproduksi efektif di bawah 1 poin. “Kita harus berpikir ulang bagaimana kalau PSBB (pembatasan sosial berskala besar) diperpanjang itu konsekuensinya bantuan sosial berhenti,” kata Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan saat ditemui wartawan, di Cibinong, Selasa (16/6/2020).

Dirinya mengatakan, kekuatan pemberian bantuan sosial terhadap masyarakat itu sampai bulan Juli. “Kondisi itu menjadi dilematis. Jika, PSBB proporsional berakhir pada 2 Juli 2020, tapi angka reproduksi efektif di Kabupaten Bogor masih di atas 1 poin, maka bukan tidak mungkin PSBB seperti semula akan diberlakukan,” kata Iwan Setiawan.

Baca juga :  DIRGAHAYU INDONESIA Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Dirinya meminta kepada masyarakat supaya menahan diri terlebih dahulu. “Ayo sama-sama kita menuju new normal. Saat ini, angka reproduksi efektif kita masih di atas satu. Kalau masih terus begini jangan harap new normal,” tuturnya.

Terpisah, membaca pemberitaan yang mempertanyakan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Selasa (16/6/2020) sore, menanggapi dengan semangat adanya kritik mengenai belum terbentuknya Panitia Khusus terkait penyerapan alokasi anggaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor. “Nah cocok ini,” kata Badru Tamam seorang aktifis HMI-MPO Bogor, meniru jawaban pesan singkat Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto. 

Rencananya, Ketua DPRD Kabupaten Bogor akan menerima audiensi HMI MPO Cabang Bogor pada 19 Juni 2020 mendatang, terkait transparansi anggaran, kualitas bantuan sosial berupa beras, dan Panitia Khusus penggunaan APBD Kabupaten Bogor terhadap percepatan penanganan Covid-19. 

Baca juga :  Aksi Heroik Siswa Bogor Gagalkan Perkosaan

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Mu’ad Khalim mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor guna mempertanyakan terkait penggunaan dana tersebut.  “Anggarannya untuk apa saja dan dipakai kemana saja, berapa persen anggaran itu sudah digunakan sejauh ini,” ujarnya saat dihubungi wartawan belum lama ini. 

Inilah Berita Tentang Anggaran Percepatan Penanganan COVID19 229

Inilah Berita Tentang Anggaran Percepatan Penanganan COVID19 229

Dilansir Pelita Baru, Anggaran BTT Kabupaten Bogor Jawa Barat membengkak hingga 24 kali lipat atau menjadi Rp477.030.977.722 dari sebelumnya yang hanya Rp20.000.000.000, demi menangani dampak pandemi COVID-19.

Anggaran itu dibagi untuk penanganan COVID-19 senilai Rp384.072.708.590, dan sisanya, Rp92.958.269.132 dialokasikan untuk penanganan pascabencana longsor dan banjir di wilayah barat Kabupaten Bogor yang terjadi pada awal Januari 2020.

Baca juga :  Helaran Dongdang Wujud Syukur Warga Cigombong

Inilah Berita Tentang Anggaran Percepatan Penanganan COVID19 229

Inilah Berita Tentang Anggaran Percepatan Penanganan COVID19 229

Dilansir Bogor Online, Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran penanganan Corona Virus (Covid-19) lebih dari Rp377, 3 miliar dengan rincian dana yang terbagi menjadi dua bidang kesehatan dan non kesahatan.

Bidang kesehatan Rp196 miliar meliputi insentif para tenaga kesehatan Rp38,7 miliar, RSUD Cibinong Rp45,3 miliar, RSUD Ciawi Rp29,9 miliar, RSUD Leuwiliang Rp31,8 miliar, RSUD Cileungsi Rp24,7 miliar dan rumah sakit darurat di Wisma Diklat Kementerian Dalam Negeri Kecamatan Kemang sebesar Rp17,5 miliar.

Non kesahatan Rp181,2 miliar, meliputi penambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp20 miliar. Rp152 miliar proyeksi kebutuhan pemberian sembako kepada 291.487 Kepala Keluarga (KK) Dikelola Dinas Sosial (Dinsos). Tim Gugus Tugas Covid-19 Rp5 miliar dan Rp1 miliar untuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kebutuhan sosialisasi dan penyuluhan. (*)

(als/rul/zack/ant)

Baca Artikel Aslinya

Kabar Terbaru