 |
| Ilustrasi demontrasi anti korupsi |
Martapura, PenaOne – Kepala Kejaksaan Negeri Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menanggapi santai rencana unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah aktifis anti korupsi pada bulan Februari 2019 mendatang.
Unjukrasa itu digelar terkait mogok nya penanganan kasus dugaan perjokian dan perjalanan dinas fiktif anggota dan pimpinan DPRD Banjar.
“Ya tidak apa-apa mereka unjuk rasa,” ucap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel Martapura, Muji Martopo SH, Senin (28/1/2019).
Terpisah, salah satu aktifis anti korupsi Kalsel, Ahmad Jayadi mengatakan, unjuk rasa itu bertujuan untuk pengambil alihan penanganan dugaan kasus per jokian dan perjalanan dinas fiktif sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Banjar yang ditangani Kejaksaan Negeri Martapura tidak dituntaskan.
“Insya Allah Februari 2019 ini kami lakukan unjuk rasa mendesak Kejaksaan Tinggi Kalsel mengambil alih penyidikan proses hukum dugaan adanya perjokian atau perjalanan dinas fiktif pimpinan dan anggota DPRD Banjar yang selama ini ditangani Kejaksaan Negeri Martapura,” ujar Jayadi. (asp/fit)