Lintas Daerah
  • Home
  • Berita
  • Investasi Usaha
    • Syariah
    • Bisnis Digital
  • Sejarah Budaya
  • Wisata
    • Kuliner
  • Serba Serbi

Lintas Daerah

  • Home
  • Berita
  • Investasi Usaha
    • Syariah
    • Bisnis Digital
  • Sejarah Budaya
  • Wisata
    • Kuliner
  • Serba Serbi

Hinca Panjaitan Tegaskan Tak ada KLB Partai Demokrat

SEKRETARIS Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan memastikan tidak akan ada penyelenggaraan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat. Kepengurusan Partai Demokrat periode 2015-2020, kata Hinca, akan berakhir hingga Oktober 2020.
“Usulan KLB itu hanya riak kecil di internal partai dan sudah selesai. Kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) akan selesai sampai akhir periode pada Oktober 2020,” kata Hinca Panjaitan pada diskusi “Regenerasi Parpol: Basa-Basi atau Harga Mati” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (20/6/2019).
Menurut Hinca berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, tidak ada alasan untuk menyelenggarakan KLB atau kongres dipercepat. “Partai Demokrat baru akan melakukan kongres setelah periode kepemimpinan Pak SBY saat ini berakhir pada Oktober 2020,” katanya.
Hinca menjelaskan, kultur di Partai Demokrat adalah menyelenggarakan kongres sesuai dengan siklus periodesasi lima tahunan dan dilaksanakan dengan tertib. “Karena itu, saya pastikan tidak akan ada KLB,” katanya.
Menurut Hinca, dalam sebuah organisasi politik yakni partai politik, wajar saja kalau orang per orang yang memiliki pandangan pribadi masing-masing. Tetapi, hal itu hanya sebatas pandangan pribadi dan bukan sikap resmi partai.
“Kalau ada pernyataan soal KLB dari satu orang atau dua orang, itu pandangan pribadi. Hal itu sudah selesai,” katanya.
Pimpinan Partai Demokrat tingkat provinsi (DPD) serta tingkat kabupaten/kota (DPC), sudah menyampaikan sikapnya, tidak ada usulan KLB. Sebelumnya ada usulan agar Partai Demokrat segera melaksanakan KLB dengan pertimbangan, perolehan suara Partai Demokrat terus menurun sejak pemilu 2009 yakni 21 persen, pemilu 2014 yakni 10 persen, serta pemilu 2019 adalah 7,7 persen. Usulan tersebut disampaikan oleh Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) yang disauarakan oleh Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua. (fika)

Bagikan ini:

  • Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi di Telegram(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)

Terkait

Baca Juga :  Pengumuman Akhir Seleksi CPNS Kota Surakarta Tahun 2018

Baca juga :

Inkopti Sukses Gelar RAT Luar Biasa

Saiful Anam: Langkah AHY Masuk Kabinet Terganjal Kisah...

Peringati Harganas Dan HAN, DP3AP2KB Launching Sekoper Cinta...

Penataan Ciliwung Habiskan 41 Miliar Rupiah

Rechecking Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat...

Festival Bekasi Kemerdekaan 2019 Meriah Diikuti Ribuan Masyarakat

Popular Posts

  • 1

    Mengenal Lebih Dekat NEM (XEM), “Blockchain Aset Cerdas”

  • 2

    5 Mata Uang Kripto Terbaik Berdasarkan Market Cap

  • 3

    SYEKH QURO KARAWANG

  • 4

    Budidaya Pohon Kurma

  • 5

    Bagaimana Cara Menjadi Kaya dari Cryptocurrency Baru?

  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

@2019 - LintasDaerah. All Right Reserved.