oleh

FK3I Jawa Barat Sebut Anggaran Penanaman Pohon dan Pemeliharaan Hutan Diduga Jadi Bancakan

BERITA BOGOR – Anggaran pelestarian alam diduga jadi bancakan. Setiap tahun anggaran besarnya dilaksanakan dan diduga jadi bancakan banyak pihak. Hal ini diungkapkan oleh Dedi Kurniawan, Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi (FK3I) Jawa Barat. 

FK3I Jawa Barat Sebut Anggaran Penanaman Pohon dan Pemeliharaan Hutan Diduga Jadi Bancakan 233

Program Rehabilitasi Hutan yang dikelola Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Citarum Ciliwung yang meliputi hulu hilir Citarum pesimis akan berhasil. Secara teori Rencana Teknis Penanaman dan Luasan Lahan yang dijadikan Areal Penanaman Jika dirawat dengan baik sedikitnya 60 persen bisa hidup. 

Alih fungsi dan pemanfaatan lahan telah jelas terbukti terjadi di kawasan Puncak Bogor Cianjur. “BPDASHL memiliki anggaran penananman pohon dan pemeliharaan kawasan konservasi dan hutan, akan tetapi pelaksanaannya pengelola kaaasan tsb. dan kadang di pihak ketigakan,” ungkapnya, Rabu (27/01/2021) 

Baca juga :  Memaknai Hari Anti Korupsi Sedunia

“Faktanya, penanaman terus menerus lebih cepat dengan perusakan dan alih manfaat dan fungsi kawasan. Maka dari itu kami masih melihat penanaman dilakukan oleh komunitas secara swadaya dan profesional adalah kunci keberhasilan.  Karena sebuah program selalu akan menjadi program semata. Itu harusnya kawasan itu hutan ya. kenapa malah jadi PTPN,” ujarnya. 

Dirinya mengatakan, alih fungsi lahan sangat jelas berdampak pada pelestarian dan perlindungan satwa. “Perlu ada revisi Perpres Nomor 60 Tahun 2020, menjadi regulasi tegas yang mengatur suatu kawasan.terlepas tadi sebuah kawasan dataran tinggi dan itu kawasan negara bukan hutan atau kawasan APL.

“Jadi sangat perlu regulasi dalam perlakuan kawasan. Itu kawasan resapan kalau dibangun beton ya ada akibatnya itu. Ini lebih ke alih fungsi dan pemanfaatan lahan, maka jangan tunda lagi dibuat regulasi yang tegas dan jelas kepentingannya terhadap lingkungan hidup, Penataan kawasan.dalam hal ini terkait pembangunan,” tambahnya. 

Baca juga :  Ahmad Heryawan Dede Yusuf Peringkat Dua Berpenghasilan Tinggi

Sehingga, lanjut Dedi Kurniawan menambahkan, semua pembangunan bisa terkunci perizinannya. Untuk bangunan yang sudah berdiri.kalau melanggar dilakukan penataan menjadi lahan hijau, bangunan menyalahi aturan harus dibongkar. “Harapan saya aturan dari pusat dan dijadikan regulasi oleh daerah,  dan perlu aturan khusus kawasan Puncak Bogor,” tutupnya.

FK3I Jawa Barat Sebut Anggaran Penanaman Pohon dan Pemeliharaan Hutan Diduga Jadi Bancakan 234

Dedi Kurniawan juga mengulas kembali fakta yang terjadi Pedoman Penanaman yang hanya  selama 2 tahun pengawalan. perawatan dan penyulaman adalah Pola Tanaman Industri. Hal itu bukan dalam rangka rehabilitasi lahan Kritis yang mana Tanaman Akan berfungsi dengan baik jika tumbuh 5 tahun ke atas.

Pihaknya juga pesimis RHL wilayah Citarum dan Ciliwung dapat memulihkan kawasan Hulu hingga hilir. Secara teknis,  kata Dedi Kurniawan, terkadang tidak cukup dengan hanya menanam pohon saja lalu diperiksa dua tahun kedepan. Karena fakta memperlihatkan keadaan sesungguhnya.

Baca juga :  Jangan Lupa Imunisasi Campak dan Polio Digelar Mulai 18 Oktober 2011

“Program besar dengan dana miliaran rupiah ini hanya memperlihatkan kinerja KLHK dalam Penyerapan anggaran dan seremonial belaka. Berbanding lurus dengan Ijin Pinjam pakai kawasan atau oelepasan kaaasann yang jelas otomatis dalam waktu singkat kawasan hutan berubah menjadi kawasan APL dan kaaasan lainnya,” ungkap Dedi Kurniawan. 

Dibeberkan Dedi Kurniawan, berkaca dari 2017 sampai 2020 yang menjelang 2021 kami mendesak agar Program Penanaman tidak dilakukan oleh BPDAS yang terlalu memaksakan sebelum tumbuh kesadaran Masyarakat. Serta adanya para Cukong oknum pejabar yang kerap mempermainkan anggaran yang cukup besar. (als) 

Baca Artikel Aslinya

Kabar Terbaru