BERITA BOGOR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian, Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Ditjen PPRPT) menggelar Forum Grup Discussion (FGD) Pendampingan Legalisasi Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang diwilayah Jawa (Klaster B) yang dilaksanakan di Hotel Lorin Setul, Kecamatan Babakanmadang, Rabu (29/7/2020). Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin hadir menjadi narasumber.
Burhan mengatakan, setiap Situ selain ada manfaat untuk konservasi harus ada manfaat ekonominya. “Pertama saya sangat mengapresiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang mana program pemanfaatan ruang ini memang sudah sangat lama kami nantikan. Ada 96 situ yang tersebar diwilayah Kabupaten Bogor, dengan adanya program ini saya ingin situ di Kabupaten Bogor selain untuk konservasi tapi mempunyai manfaat ekonomi untuk masyarakat Kabupaten Bogor,” kata Burhan.
Baca juga : Dana Desa 2019 – 2024 Mencapai 400 Triliun Rupiah
Ia juga menambahkan, Pemkab Bogor sangat menyambut baik kegiatan pemanfaatan ruang ini. “Kami dari Pemerintah Kabupaten Bogor sangat welcome, kita sekarang butuh surat dari Kementerian ATR/BPN untuk membuat perda atau perbupnya. Yang terpenting harus ada payung hukum yang jelas, ketika sudah ada payung hukum tinggal kita manfaatkan ruangnya, kita tata dan kita kelola,” tambahnya.
Lebih lanjut, Burhan juga ingin komunikasi antara Pemkab Bogor dengan Kementerian ATR/BPN terjalin dengan baik sehingga program ini bisa terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. “Saya sudah perintahkan staf saya untuk terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian ATR/BPN, sehingga program-program yang telah kita rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan harapkan,” tambahnya. (HUM)