oleh

DPRD-Pemkot Malang Sepakati Perubahan RPJMD 2018-2023

-Berita-257 Dilihat

Klojen (malangkota.go.id) – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2018-2023 berjalan lancar. DPRD Kota Malang telah sepakat dengan target yang disampaikan Pemerintah Kota Malang dalam rapat paripurna di Kantor DPRD setempat, Rabu (14/7/2021).

Rapat paripurna DPRD Kota Malang

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, asalkan yang terbaik demi masyarakat, maka DPRD Kota Malang pasti menyetujui ranperda menjadi perda. Termasuk untuk kondisi saat ini, DPRD Kota Malang terus mendorong pemerintah dalam penanganan Covid-19.

“Target program kerja pemerintah disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kami menyoroti bagaimana reaksi pemerintah terhadap mengatasi pandemi saat ini,” jelas Made.

Terutama dalam kondisi saat ini, pandemi Covid-19 sudah berada dalam kondisi puncak ini sehingga harus disesuaikan penanganannya di lapangan. Termasuk dalam hal ini terkait dengan belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19.

Pemerintah diharapkan mengoptimalkan dana yang sudah dianggarkan untuk penanganan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sebesar Rp200 miliar. Dengan catatan yang sudah masuk ke legislatif baru terpakai sebesar Rp54 miliar.

“Itu catatan yang masuk ke kami, sisa berapa masih belum dilaporkan. Untuk BTT yang paling leluasa untuk penanganan Covid-19 kami terus mendorong asalkan demi kepentingan masyarakat,” terang Made.

Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji mengungkapkan, perubahan RPJMD dilakukan sesuai dengan isu strategis nasional terkait penanganan pandemi Covid-19. Melalui hal ini, apapun saran dan masukan dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Malang akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Malang.

“Harapannya target indeks pembangunan manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran terbuka masih bisa berjalan secara maksimal,” kata Sutiaji.

Semua target itu, tambahnya, disesuaikan dengan program nasional langsung ke bawah di setiap daerah. Sehingga mau tidak mau harus ada pengalihan. Targetnya harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada di lapangan. “Seperti IPM kita masih bagus di tahun 2020, diharapkan di tahun 2021 juga masih tetap bagus,” ujar Sutiaji. (cah/ram)