oleh

Capaian MCP Boyolali Paling Tinggi di Indonesia

-Berita-543 Dilihat

Published by plid2018 on

BOYOLALI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) di Kabupaten Boyolali. Tim Korsupgah yang datang ke Kabupaten Boyolali berjumlah tiga orang ini, diterima Wakil Bupati (Wabup) Boyolali, M. Said Hidayat. Didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, Wabup Said menerima tim di Ruang Nakula Kantor Bupati Boyolali, pada Rabu (28/11).

Ketua Tim Korsupgah KPK wilayah Jawa Tengah, Muhammad Najib Wahito mengatakan bahwa pihaknya melakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi yang ada di Kabupaten Boyolali. Secara garis besar yang ada di rencana aksi itu terkait dengan perencanaan anggaran, rencana APBD, pengadaan barang dan jasa, perijinan, penguatan inspektorat, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen barang milik daerah, dan optimalisasi pendapatan daerah.

“Di antara itu ada perencanaan dan pengadaan barang dan jasa. Makanya kami datang untuk mengetahui bagaimana proses pengadaaan barang dan jasa dan juga proses perencanaan anggarannya dulu, termasuk perijinan,” ungkapnya.

Untuk memonitoring hal tersebut, pihaknya mengunjungi beberapa OPD yang ada di Kabupaten Boyolali. Beberapa OPD yang dikunjungi yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), SD Negeri 1 Kemiri, dan Command Center Smart City Center Diskominfo Kabupaten Boyolali.

“Dengan majunya teknologi saat ini, ke depan harus dibantu dengan teknologi dan ternyata Boyolali sudah memiliki data center yang cukup canggih dari sisi fisik, standar gedung yang jarang melihat kabupaten yang memiliki data center seperti itu,” terangnya.

Terlebih, saat ini Kabupaten Boyolali dari sisi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegritas melalui aplikasi Monitoring Center of Prevention (MCP), Boyolali yang paling tinggi se-Indonesia. Pencapaian sebesar 93 persen ini didukung dengan beberapa aplikasi unggulan milik Pemkab Boyolali.

“Pelaporan dilakukan dengan aplikasi. Di Boyolali kita sudah punya SiBangun yang sudah nge-link dengan Simda, itu kunci penilaian terbesar disitu. Kita di peringat satu Indonesia dengan nilai 93,” jelas Inspektur Pembantu Wilayah 1 Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali, Ning Martuti.

Pihaknya berusaha untuk bisa mempertahankan prestasi dengan melakukan koordinasi pada tiap OPD, menguatkan pengawasan, mencoba membuat inovasi yang ke depan nanti akan memperkuat di pencegahan pemberantasan korupsi. Salah satunya yakni perlu mengintegrasikan semua aplikasi yang parsial menjadi satu di Smart City Center. (Tim Liputan Diskominfo)