Martapura,InfoPublik – Bertempat di Aula Barakat Martapura dilaksanakan Penandatangan Komitmen Bersama antara Bupati Banjar, Ketua DPRD Banjar, Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan dan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar tentang Penerapan Aplikasi SIMDA Integrated dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Banjar sekaligus Panandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM) antara Bupati Banjar, Sekda Banjar, Inspektur Kabupaten Banjar, Kepala Disdukcapil, Direktur RSUD Ratu Zalecha, Kepala Dinas Tanaman Modal PTSP, Senin (30/12/2019) pagi.
Herman Hermawan, Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan menjelaskan, BPKP mengintegrasikan beberapa kegiatan siklus penganggaran mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
“Kami berupaya untuk terus memberikan manfaat, Kami hanya mengintegrasikan beberapa kegiatan yang memang siklus penganggaran dari mulai perencaaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan yang ujungnya pertanggungjawaban berupa SAKIP,” ujarnya.
“Kami sangat mendukung Kabupaten banjar yang memang sudah sangat luar biasa, semoga menjadi panutan, Kami siap mengawal bapak ibu sekalian dan berharap kalau ada yang kurang mengerti tentang Simda, kedepannya akan dibina dan dapat menjadi partner strategis” harapnya.
Bupati Banjar H. Khalilurrahman mengatakan, menyambut baik dan mengapresiasi dua penandatanganan komitmen sekaligus yakni tentang penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Terintegrasi (Simda Integrated) dan Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
“Penandatanganan komitmen ini sebagai wujud upaya kita bersama dalam menjalankan amanat dari Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal Pasal 391 dan Pasal 395 dan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 serta Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 yang bertujuan untuk melihat konsistensi perencanaan dan penganggaran agar target yang sudah direncanakan dapat tercapai dan tersedia penganggarannya melalui program dan kegiatan yang tepat sasaran,” tuturnya.
“Hadirnya Simda Integrated diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan antara proses perencanaan dan penganggaran yang belum konsisten dan dapat membantu Pemerintah daerah dalam menerapkan sistem perencanaan pembangunan daerah secara transparan dan obyektif hingga terwujud tata kelola pemerintah yang baik,”harapnya.
Pendatangan komitmen ini adalah salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mewujudkan visi kelima yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah. (MC-Kominfo-Kab.Banjar/Rfh/Dsy).
Source:: Media Center
Source:: KOMINFO