JAKARTA – Bupati Banjar H Khalilurrahman melakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan-RB) Tjahyo Kumolo, bertempat di Aula Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Selasa (10/3). Penandatanganan komitmen wujud keseriusan proses pembangunan MPP di daerah yang sudah memulai pembangunan.
Bupati H Khalilurrahman hadir bersama 48 bupati/wali kota dalam penandatangan tersebut.
Turut mendampingi, Sekda Banjar HM Hilman, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar Galuh Tantri Narindra, Kepala Diskominfo SP Banjar HM Aidil Basith beserta kepala SKPD lainnya lingkup Pemkab Banjar dan stafnya.
Bupati Banjar seusai acara mengatakan penandatanganan tersebut merupakan simbolisasi komitmen yang lebih menguatkan bahwa Pemkab Banjar sangat serius berkaitan dengan penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Melalui penandatanganan ini diharapkan mampu memberikan motivasi dan dukungan dalam menjalankan MPP, menambah wawasan kepada semua pihak tentang kebijakan MPP, mempelajari dan menghadapi tantangan yang ada serta sharing pengalaman One Single Submission (OSS).
Sekda Banjar, HM Hilman, menekankan, hal yang utama dari MPP adalah kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Dengan nada optimis, dia menyatakan dari MPP di Kabupaten Banjar lebih nyaman dan terpadu yang terdiri dari 22 instansi dan lembaga dengan 210 layanan.
Sementara Galuh Tantri Narindra pun menambahkan, dengan hadirnya MPP, maka dapat mengefisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat, karena jarak dan efiensi waktu untuk masyarakat bisa dipersingkat.
“Dengan komitmen ini Kabupaten Banjar akan terus berbenah dan terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan dukungan Kementerian PAN RB selaku evaluator yang terus mengawaal penyelenggaraan MPP Barokah Kabupaten Banjar,” jelas Tantri.
Menpan-RB, Tjahyo Kumolo, dalam sambutannya mengatakan hingga tahun ini telah hadir 24 MPP di Indonesia. Pihaknya mengapresiasi komitmen dari pemerintah daerah, serta senantiasa mendukung upaya-upaya percepatan pembangunan mal pelayanan publik. “Kehadiran MPP diharapkan mampu menjawab kemudahan berusaha serta untuk peningkatan investasi. Dengan bergabungnya berbagai unit pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan, seperti DPM-PTSP, Badan Pertanahan Nasional, BPJS Ketenagakerjaan, PT PLN, dan dinas-dinas teknis terkait lainnya, proses penerbitan izin usaha akan semakin mudah,” kata Tjahyo Kumolo. (ADB/Bappeda Litbang)
Source:: BAPPEDA