BOYOLALI – Guna mengintegrasikan kebutuhan pembangunan di masyarakat serta untuk melakukan sinkronisasi kegiatan maupun program di tingkat kecamatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali membahas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2020. Pemkab Boyolali melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) menyelenggarakan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Pra Musrenbangkab) Tahun 2020 di aula BP3D, pada Selasa (8/1).
Kepala BP3D Boyolali, Nur Khamdani menjelaskan kegiatan tersebut sebagai awal dari perencanaan musrenbang yang lebih efektif dan partisipatif. Selain itu pula, dimaksudkan untuk mensinkronkan prioritas program pembangunan daerah tahun 2020 dengan usulan kegiatan dari masyarakat.
“Dalam artinya untuk mempercepat visi misi Bupati Boyolali. Jadi disana nanti ada program prioritas, kita musyawarahkan dari bawah sehingga akan ketemu dan akan masuk pada masing masing OPD,” jelasnya.
Sementara itu Wakil Bupati (Wabup) Boyolali, M. Said Hidayat menerangkan bahwa pemerintah harus mampu mendengarkan beberapa evaluasi dari masyarakat dari tingkat bawah sampai atas untuk pengembangan Kabupaten Boyolali.
“Bagaimana kita meningkatkan produktivitas ekonomi yang ramah lingkungan. Dan tentunya ini semua untuk mencerdaskan masyarakat Boyolali,” terang Wabup Said.
Terlebih selama beberapa tahun, tingkat kemiskinan di Kabupaten Boyolali sudah mengalami penurunan. Terhitung sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2018, angka kemiskinkan di Boyolali sudah dapat ditekan dan diturunkan hingga 12,36 persen dari 10,04 persen pada Tahun 2016 yang lalu.
“Maka ketika ini menjadi target pembangunan secara rutin, maka harus dijalankan, dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Pola efektif, efisien inilah yang harus dilakukan,” pungkas Wabup Said. (dst/bet)