oleh

BKN Award Tahun 2021, Kabupaten Kuningan Raih Peringkat II Nasional

-Berita-210 Dilihat

Kuningan ,- Pemerintah Kabupaten Kuningan secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kinerja organisasi, pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dan penguatan jiwa ke-sajatian secara berkelanjutan. kinerja pemerintahan khususnya kepegawaian, Pemerintah Kabupaten Kuningan pada tahun 2021 mendapat penghargaan “BKN Award” tingkat nasional yang merupakan penghargaan tertinggi di tingkat nasional untuk kinerja kepegawaian kepada kementerian, provinsi dan kabupaten/kota.

Pencapaian ini merupakan wujud komitmen dan kerjasama semua pihak, Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH., MH menyampaikan, “Penghargaan BKN Award 2021 membuktikan bahwa komitmen pemerintah untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tetap terjaga, terutama di tengah kesiapsiagaan kita bersama untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang belum berakhir”. Lebih lanjut pencapaian penghargaan bidang kepegawaian juga mendorong motivasi Pemerintah Kabupaten Kuningan yang semakin memacu diri dalam mewujudkan amanat visi dan misi pembangunan daerah. Sekda Kabupaten Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar. M.Si menyampaikan, “Saya sangat mengapresiasi pencapaian ini, saya harap ini akan mendorong pencapaian di bidang sektor lain sehingga kita bisa mewujudkan pemerintahan yang berkinerja tinggi,” ungkapnya.

Kepala BKPSDM, Drs. H. Nurahim, M.Si, menyampaikan bahwa pencapaian BKN Award 2021 adalah hasil kerja sama seluruh pegawai BKPSDM dan mitra kerja SKPD karena bidang kepegawaian kepentingan dan kebutuhan semua pegawai di Kabupaten Kuningan, “Kami sangat bersyukur kepada Allah SWT, bahwa kesungguhan dan komitmen kami memperoleh pengakuan yang sejatinya akan mendorong semangat kami untuk lebih optimal dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepegawaian untuk semua aparatur di Kabupaten Kuningan”.  Penghargaan BKN Award adalah upaya pemerintah untuk mendorong setiap organisasi baik pusat maupun daerah dalam meningkatkan kinerja untuk menjamin pencapaian reformasi birokrasi secara utuh dan menyeluruh. (BID/IKP/DISKOMINFO)