BALIKPAPAN – Dalam rangka membangun kesepahaman dan kesepakatan antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian atau Lembaga dengan Pemerintah Daerah melalui Bappeda Provinsi maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mengenai program, kegiatan, proyek dan output prioritas yang akan dilaksanakan pada 2020.
Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) bersama Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) menggelar rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencana Pembangunan
Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) yang dilaksanakan
di Hotel Grand Senyiur Kota Balikpapan
Kalimantan Timur, selama 4 hari sejak 11 hingga 15 Maret dihadiri kepala
bappeda provinsi /kabupaten/kota seluruh wilayah II termauk salah satunya
Kabuparen Banjar yang dibuka secara simbolis oleh Menteri PPN Bambang
Brodjonegoro .
Rakortek
tersebut bertujuan membangun kesepahaman dan kesepakatan antara Pemerintah
Pusat melalui Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah melalui Bappeda
Provinsi dan OPD/Dinas tentang program, kegiatan, proyek dan output prioritas
yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Rapat koordinasi ini merupakan
rangkaian forum perencanaan pembangunan untuk sinkronisasi kebijakan dan
program yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja
(Renja) Kementerian/Lembaga dan sekaligus Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Tahun 2020.
Menteri
PPN Bambang Brodjonegoro menjelaskan tema RKP 2020 adalah “Peningkatan Sumber
Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan lima prioritas nasional.
Diantaranya,
pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan
wilayah, nilai tambah ekonomi, industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan
pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dan stabilitas pertahanan dan
keamanan.
Tahun
depan merupakan transisi dalam perencanaan pembangunan nasional, mengingat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berakhir tahun
ini.
Namun
RPJMN 2020-2024 sebagai dasar penyusunan RKP 2020 belum ditetapkan. Maka, dalam
hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 untuk menyiapkan RKP 2020.
“Dalam merencanakan pembangunan, terdapat dua
variabel penyusun pertumbuhan ekonomi yang perlu diperhatikan daerah, yaitu
konsumsi dan investasi. Dengan menjaga tingkat inflasi tetap stabil, konsumsi rumah
tangga dapat terjaga dengan baik. Laju inflasi bisa dikendalikan dengan menjaga
daya beli masyarakat. Untuk investasi, penciptaan lapangan kerja dan nilai
tambah pendapatan bagi masyarakat miskin menjadi hal yang sangat penting.
Dengan seperti ini, pertumbuhan ekonomi akan menjadi berkualitas serta
kemiskinan dan kesenjangan dapat ditekan,” ujar Menteri Bambang.
“Laju inflasi bisa dikendalikan dengan menjaga daya beli masyarakat. Untuk investasi, penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah pendapatan bagi masyarakat miskin menjadi hal yang sangat penting. Dengan seperti ini, pertumbuhan ekonomi akan menjadi berkualitas serta kemiskinan dan kesenjangan dapat ditekan.” Pungkasnya. (www.inibalikpapan.com/ADB/Bappeda Litbang)
Source:: BAPPEDA