Infrastrukturnews – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengutarakan, kepindahan Ibu Kota Negara (IKN) tidak melemahkan perekonomian di daerah yang sebelumnya menjadi Ibu Kota Negara. Justru, menurutnya, akan terjadi pemerataan serta mengangkat standar pertumbuhan ekonomi di wilayah yang menjadi Ibu Kota baru nanti.
Menteri Bambang lanjut menuturkan, pemindahan IKN bahkan diyakini akan menurunkan kesenjangan antar wilayah melalui perdagangan antar provinsi di Indonesia, baik dari Pulau Jawa ke provinsi luar Pulau Jawa, serta antar provinsi di Luar Pulau Jawa.
“Lebih dari 50 persen wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan apabila IKN dipindah ke provinsi yang memiliki konektivitas yang baik dengan provinsi lain. Konektivitas perdagangan antara daerah luar Pulau Jawa juga perlu ditingkatkan terutama antara daerah yang menjadi lokasi IKN dengan daerah-daerah sekitarnya dan bahkan ke daerah yang menjadi sasaran pemerataan pembangunan seperti Kawasan Timur Indonesia,” papar Menteri Bambang dalam Dialog Nasional II : Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) mengusung tema “Menuju Ibu Kota Masa Depan : Smart, Green, and Beautiful”, berlangsung di Ruang Djunaedi Hadisumarto, Gedung Saleh Afiff, Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (26/6/2019).
Baca Juga : 5 Unggulan Olahraga TNI Indonesia dalam Kompetisi Militer Dunia
Dirinya lantas mencontohkan pengalaman dampak ekonomi pemindahan IKN Brazil yang dilakukan oleh Quistorff pada 2015. Sementara dari Brazilian Institute of Geography and Statistics World Urbanization Prospects mencatat peningkatan populasi Brasilia secara berurutan dari 1955, 1960, hingga 2019 adalah 69.669, 136.643, dan 4.558.991.
“Studi pemindahan IKN Brazil dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada 1960 menunjukkan bahwa tidak ada kerugian ekonomi yang dialami Rio de Janeiro, sedangkan Brasilia mengalami dampak positif yang signifikan,” kata Menteri PPN.
Menurutnya, sepuluh tahun awal pasca pemindahan ibu kota, pertumbuhan penduduk Brasilia per tahun mencapai 14,4 persen dibandingkan Rio de Janeiro yang hanya 4,2 persen per tahun. Efek pengganda output yang dihasilkan adalah sebesar 2,93 sementara efek pengganda lapangan kerja adalah sebesar 1,7 terhadap pekerjaan swasta tercipta dari setiap penambahan pekerjaan di sektor publik.
Itulah yang terjadi di Brazil, dan untuk Indonesia, pemindahan IKN selain untuk mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, juga ditujukan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Dampak pemindahan ibu kota baru terhadap perekonomian nasional akan menambah Real GDP nasional sebesar 0,1 persen.
Baca Juga : Hadapi Ancaman Mafia Tanah PT KAI Menempuh ke Jalur Hukum
“Ini artinya, kalau baseline pertumbuhannya 5 persen, dengan adanya kegiatan membangun ibu kota baru ini, akan bertambah dari 5 persen jadi 5,1 persen. Dampak langsung dari 0,1 persen yang diberikan oleh pemindahan ibu kota ini sekitar Rp 15 triliun,” imbuhnya.
Efek positif tersebut, kata dia, karena didorong penggunaan sumber daya potensial yang selama ini masih belum dimanfaatkan. Dampak ekonomi dari pemindahan IKN tentunya akan lebih maksimal apabila dibarengi dengan peningkatan produktivitas, inovasi,dan teknologi di provinsi terpilih dan sekitarnya.