oleh

ATRBPN Wujudkan Birokrasi Modern Bersama CSDILA

-Berita-76 Dilihat

BERITA BOGOR –  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus bebenah menuju ke arah perubahan guna mewujudkan birokrasi modern. 

ATRBPN Wujudkan Birokrasi Modern Bersama CSDILA 233

Menuju lembaga pengelola penataan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia di tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, dalam pelatihan secara virtual terkait program Kementerian ATR/BPN yaitu Sistem Informasi Pertanahan Modern (SIPM) hari kedua melalui _video conference_, Kamis (28/01/2021).

“Salah satu langkah untuk mewujudkan birokrasi modern melalui _capacity building_ bersama _Center for Spatial Data Infrastructures and Land Administration (CSDILA) Melbourne University Australia_ ini, saya berharap akan ada peningkatan pengetahuan terhadap SIPM dan dapat digunakan untuk mentransform dari manual ke digital khususnya dalam pertanahan dan tata ruang,” tutur Himawan Arief Sugoto.

Baca juga :  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Berduka

“Program transformasi digital sudah banyak dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, kita juga berhasil mengalihkan beberapa pelayanan menjadi layanan elektronik. Meskipun demikian, perubahan tidak akan berhenti dan Kementerian ATR/BPN akan terus belajar serta melakukan banyak inovasi,” tambah Himawan Arief Sugoto.

Sebagai informasi, transformasi digital menjadi program dan kegiatan prioritas dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 dari Kementerian ATR/BPN. Pelaksanaan transformasi digital juga bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo, terhadap terciptanya Digital Melayani atau Dilan.

Direktur CSDILA, Prof. Abbas Rajabifard, mengucapkan terima kasih karena telah dipercaya dan senang melihat antusiasme dari semua partisipan yang hadir di hari kemarin dan hari ini. “Untuk materi hari ini akan memberikan pengetahuan terkait teknologi yang mungkin dapat diadopsi di Indonesia. Kita akan membicarakan tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” ujar Prof. Abbas Rajabifard. (TA/AF) 

Baca Artikel Aslinya

Kabar Terbaru