APLIKASI Sistem Informasi manajemen Kerja ( SIMANJA) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Dinas Kominfo setempat diduga menghamburkan uang rakyat.
Modus Informasi Teknologi (IT) SIMANJA akan mengobankan sejumlah OPD Kepri yang telat meng-upload Tupoksi kerja ke aplikasi tanpa sosialisasi.
Ironisnya sejumlah PNS yang telat mengisi dan meng-upload dar tanggal 20 Juni 2019 kemarin tunjangan kerja daerah d( TKD ) akan dipotong sebesar 40 persen. hal ini sangat merugikan sejumlah PNS Kepri dengan aplikasi SIMANJA tersebut.
Uang jutaan rupiah Tunjangan Kerja Daerah ( TKD ) per-orang PNS akan hilang entah kemana digondol.
Entah berapa ratus juta rupiah nantinya akan ada korban. Apalagi Aplikasi SIMANJA dibuat Dinas Kominfo Kepri terlihat belum maksimal dan sangat minim kolomnya.
Padahal urusan Kepegawaian di Pemprov Kepri sudah ada BKD dan ada aplikasi SILAT pegawai yang diisi tiap organisasi atau OPD masing-masing.
Bahkan aplikasi SILAT BKD mengatur tupoksi kerja mulai dari staf, eselon hingga pejabat daerah. Namun anehnya Dinas Kominfo Kepri membuat aplikasi SIMANJA yang terkesan penghamburan uang rakyat dan dugaan korupsi bermodus IT merugikan PNS .
Oknum PNS Kepri yang enggan ditulis namanya sangat kecewa produk SIMANJA. Pasalnya, produk ini tidak jelas Juklak dan Juknis, sosialiasi Pergub juga tidak ada.
Akibatnya, sejumlah TKD PNS Kepri akan hilang perorangnya jutaan rupiah . Lalu kemana uang tersebut distor ke KAS negara…? Siapa yang akan mengontrol dana tersebut ke KAS negara. Kemana potongan 40 Persen tunjangan TKD atau jangan- jangan masuk kantong para pembuat aplikasi SIMANJA.
Tragisnya lagi, pemotongan 40 Persen TKD PNS Kepri produk SIMANJA tanpa di teken sejumlah PNS yang notabanenya dirugikan dan hanya sepihak.
Kasus aplikasi SIMANJA Kepri produk Dinas Kominfo diduga ada berbau Mark UP dan korupsi. Berapa mereka membuat aplikasi itu..? Coba tanya Kabid Kominfo Kepri selaku KPA.
Produk SIMANJA pemborosan anggaran dan bermodus korupsi IT ini sungguh naif berbenturan dengan kinerja BKD yang punya Aplikasi SILAT mengatur Tupoksi kinerja pegawai.
Bahkan aplikasi yang digunakan Kominfo biaya murah yang konon merugikan Periuk nasi PNS.
” Kami ngga apa Tunjangan Kerja Daerah ( TKD ) dipotong 40 persen. Jangan sampai kasus ini naik ke penyidik TIPIKOR lalu penegak hukum akan memanggil mereka minta klarifikasi penyelidikan . Ini korupsi baru IT yang digunakan. celah hukum tindak pidana korupsi akan menjerat jaringan berbagai instansi untuk di mintai keterangan nantinya, ” tegas PNS , Jumat (28/6/2019).
Kita tunggu saja, jika unsur tindak pidana korupsi dan merugikan negara rencananya akan kami lapor dugaan korupsi bermodus aplikasi SIMANJA ini. (aulia/fad)